Negara hukum, Indonesia

  • Amelia Robertson
  • January 20, 2020
  • Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya. Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan […]

    Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya.

    Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan tidakan-tindakan yang akan di lakukan. Nah, jika kamu ingin mengetahui dan memahaminya, simak artikel berikut ini!

    Pengertian negara hukum

    Menurut pengertian, Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum-hukum yang menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya yang dimana keadilan tersebut merupakan salah satu syarat agar tercapainya kebahagiaan hidup bagi setiap warga negaranya. Serta, sifat keadilan itu sangat perlu diajarkan rasa asusila kepada setiap manusia agar dapat mencapai sebuah warga negara yang baik dan dapat menimbulkan sebuah bangsa yang baik pula. Negara hukum itu sangat bersandar kepada keyakinan-keyakinan bahwa kekuasaan negara itu harus dijalankan atas dasar hukum yang baik, adil, dan memberikan efek jera kepada pelanggar-pelanggarnya. Didalam negara hukum biasa terdapat dua unsur, ialah hubungan bagi yang memerintah dan bagi yang diperintah tidak berdasarkan suatu kekuasasaan melainkan dengan suatu norma yang bersifat objektif, yang juga mengikat bagi pihak yang memerintah. Serta, norma objektif yang diberlakukan itu harus memenuhi syarat-syarat bahwa tidak hanya secara formal tetapi juga dapat dipertahankan dengan berhadapannya dengan idea-idea hukum.

    Setiap hukum menjadi landasan-landasan serta tindakan-tindakan bagi setiap negara. Ada empat mengapa negara-negara harus menyelenggarakan dan menajalankan tugas-tugasnya berdasarkan hukum, ialah:

    1. Demi kepastian sebuah hukum
    2. Tuntutan perlakuan yang harus sama
    3. Legitimasi dalam sebuha demokrasi
    4. Tuntuan dalam akal budi

    Negara hukum ialah merupakan alat-alat negara yang mempergunakan suatu kekuasaannya hanya sejauh hukum-hukum yang berlaku dan dengan cara ditentukannya dalam hukum itu sendiri. Dalam sebuah negara hukum, tujuan suatu perkara dalam permasalahan ada;ah agar dijatuhinya putusan-putusan sesuai dengan kebenaran yang diberlakukan. Tujuan suatu perkara dalam permasalahan ialah untuk memastikannya kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan-pembelaan ataupun bantuan hukum.

    Unsur-unsur negara hukum

    Dibawah ini merupakan beberapa unsur-unsur negara hukum, antara lain:

    1. Hak dasar manusia sangat dihargai sesuai dengan harkan serta martabatnya sebagai manusia.
    2. Adanya pemisahan-pemisahan atau pembagian-pembagian kekuasaan sekalipun utnuk menjamin hak-hak nya.
    3. Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan dengan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan.
    4. Hadirnya sebuah peradilan administrasi dalam setiap perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.

    Ciri-ciri negara hukum

    Dibawah ini ialah beberapa ciri-ciri adanya sebuah negara hukum, ialah:

    1. Kekuasaan akan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
    2. Pekerjaan dalam sebuah negara akan berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang bersifat efektif.
    3. Berdasarkan dengan sebuah undang-undang yang telah menjaminnya HAM.
    4. Menuntut dengan adanya pembagian-pembagian kekuasaan.

    Konsep-konsep dalam sebuah negara hukum

    Dibawah ini, merupakan beberapa konsep-konsep yang terjadi didalam sebuah negara hukum, ialah:

    1. Konsep sebuah hukum ialah sebuah konsep yang harus menempatkan hukum sebagai sumber dari kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
    2. Konsep-konsep ini telah dikenal sejak zaman yunani kuno, oleh plato dengan norma-norma yang kemudian dikembangkan menjadi Nomokrasi (permerintahan yang dilakukan oleh hukum) yang dimana tujuannya adalah menempatkan hukum menjadi pembatas kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa.
    3. Konsep ini ialah merupakan konsep kedaulatan di sebuah negara (machstaat) yang menempatkan kedaulatan-kedaulatan tertinggi yang dimana berlaku dan berada di tangan para penyelenggara negara.

    Prinsip-prinsip dalam negara hukum

    Adapun sebuah prinsip-prinsip dalam negara hukum harus diberlakukan. Beberapa prinsip-prinsip dalam negara hukum ialah:

    1. Perlindungan hak-hak asasi pada setiap manusia disebuah negara hukum.
    2. Pembagian-pembagian kekuasaan yang akan diberlakukan.
    3. Pemerintahan yang diberlakukan berdasarkan dengan adanya perundang-undangan.
    4. Peradilan terhadap setiap Tata Usaha Negara

    Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat)

    Didalam sebuah negara hukum yang berlaku, harus bersifat demokratis.sebagaimana didalam negara huku, demokratis ini harus dijamin dengan adanya para penyelenggara-penyelenggara berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diadakannya sifat demokratis, sebuah negara hukum bukan lagi negara hukum yang bersifat absolut, tetapi bersifat hukum yang demokratis.

    Nah,itu dia beberapa komponen-komponen yang diharuskan dalam sebuah negara hukum. sebuah negara hukum harus mempunyai landasan-landasan yang akan berlaku bagi setiap masyarakatnya. dan landasan-landasan itu pula harus mempunyai sebuah norma-norma yang berlaku dan juga sebuah didikan-didikan yang mengharuskan setiap warga negaranya hal-hal yang positif, agar angka kriminalitas di Indonesia tidak meningkat kian tahunnya. Semoga artikel ini bermanfaat!

    Pengertian serta bidang dan sistem hukum

  • Amelia Robertson
  • Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan […]

    Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan maka akan terjaid kericuhan, kerusuhan, serta berbagai hal-hal negatif yang akan terjadi. Sehingga, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Pada dasarnya, hukum adalah sistem yang paling penting didalam kehidupan yang dimana pelaksanaannya serta serangkaian-serangkaiannya mempunyai kekuatan Institusional.

    Dalam bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan politik, ataupun ekonomi terhadap masyarakat sekalipun dalam berbagai cara serta bertindak sebagai perantara hubungan sosial utama antara masyarakat terhadap perilaku kriminilasasi dalam sebuah hukun pidana. Hukum-hukum pidana berupayakan bagaimana suatu keadaan bisa menuntut hukum konstitusi yang dapat memberikan kerangka bagi para pencipta hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan bisa memperluas kekuasaan politik. Namun, tahukah kamu bahwa bidang-bidang hukum terdapat berbagai macam didalamnya? Mau tahu apa saja? Yuk, simak artikel berikut ini.

    Bidang hukum

    Didalam hukum, hukum-hukum terdapat berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum Internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, serta hukum lingkunga.

    Hukum pidana

    Hukum pidana yang satu ini salah satu ranah hukum publik. Hukum pidana memiliki pengertian hukum yang akan mengatur hubungan antara sebuah subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang di haruskan dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat berakibatnya diterapkan sanksi berupa pemindahan ataupun denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana ini sangat sering terjadi terutama Indonesia akibat angka kriminalitas yang sangat tinggi dan kian meningkat.

    Hukum perdata

    Hukum perdata ini merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur sebuah hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran-saluran tertentu. Hukum perdata ini juga bisa disebut sebagai hukum yang privat atau hukum sipil. Hukum ini biasanya digunakan dalam berbagai pelanggaran utang-menghutang dan dibawa ke dalam kerana hukum, dan jadilah hukum perdata. Seperti contoh hukum perdata ialah, menjual-beli rumah ataupun kendaraan.

    Hukum acara

    Hukum acara ini termasuk kedalam hukum bersifat substantif, atau sering disebut dengan hukum formal. Hukum acara ini merupakan ketentuan yang dapat mengatur bagaimana dan siapa yang akan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran-pelanggaran hukum substantif. Tanpa adanya hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum substantif ini akan mengalami kesulitan menegakkannya hukum substantif. Untuk menegakkan suatu ketentuan hukum pidana substantif adalah hukum acara pidana yang harus diperlukan, untuk hukum substantif sipil, maka ada hukum sebuah hukum perdata.

    Hukum adat/kebiasaan

    Secara bahasa, hukum adat atau hukum kebiasaan ini sudah dibagi menjadi dua kata, yakni hukum dan adat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini, hukum adat atau kebiasaan ialah aturan-aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Didalam berbagai desa atau daerah-daerah terpencil, beberapa masih menggunakan hukum adat dan kebiasaan ini. Serta, bagi daerah yang masih mengikuti hukum adat biasanya, mempunyai aturan-aturan serta sanksi-sanksi tertentu bagi para pelanggarnya. Jika berlakunya sebuah sistem hukum adat dalam petugas hukum biasanya, mengenai keputusan-keputusan kepala desa atau kepala adat, ataupun keputusan kumpulan masyarakat daerha tertentu. Yang dimaksud dengan putusan ataupun penetapan ialah sebuah perbuatan atau penolakan perbuatan (non-action) dari pihak-pihak petugas hukum dengan tujuan salah satunya, memelihara ataupun menegakkan hukum. Maka dari itu, seorang penyelidik hukum dalah sebuah adat haruslah melakukan research-research tentang putusan-putusan petugas hukum, selain itu juga kita harus menyelidiki sebuah kenyataan sosial (social reality) yang merupakan dasar bagi para petugas-petugas hukum.  

    Hukum agama

    Sistem hukum agama biasanya dilakukan dengan berbagai agama yang tercipta. Didalam sistem hukum agama, biasanya diciptakan dengan agama masing-masing terutama bagi penganutnya. Sistem hukum agama biasanya terdapat didalam sebuah kitab suci yang diyakini dan dianut. Ketentuan-ketentuan dalam sebuah hukum agam ini pun mempunyai banyak dan bermacam-macam. Aturan-aturan hukum agama secara mutlak diharuskan oleh para penganutnya. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda, namun secara umum kebaktian serta ketaatan adalah hal yang selalu di ajarkan oleh para manusia di bumi.

    Nah,itulah berbagai sistem hukum didalam bidangnya masing-masing, semoga artikel ini dapat membantu mu dan bermanfaat!

    Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar

  • Amelia Robertson
  • December 26, 2019
  • Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di […]

    Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di berikan bisa berupa sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat berujung suatu vonis mati pada kesalahan yang di perbuat. Baru-baru ini, sudah terdengar sebagaimana pak Presiden mengutarakan bahwasannya, Presiden setuju adanya Hukuman Mati bagi pengedar narkoba yang ada di Indonesia. Karena, berpengaruh buruk terhadap lingkungan di sekitar sehingga hukuman inilah yang menjadi hukuman berat yang harus di lakukan oleh negara untuk para pelaku tersebut.

    Dalam halnya, hukum-hukum Agama atau Sosial juga menjadi salah satu peran penting yang masih di jalankan hingga saat ini. di kehidupan bermasyarakat pun berbagai macam hukum sedang dijalankan dengan sebaik mungkin. Berikut ini, hukum-hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat kita.

    Hukum Mengenai Perkawinan

    Perkawinan atau pernikahan yang merupakan ikatan antara seorang lelaki dan juga seorang wanita yang memang sudah sah, memiliki tujuan untuk membangun suatu keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan juga warohmah menjadi satu rumah tangga yang harmonis. Dalam UU No 1 tahun 1974 berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang perempuan, menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal yang memang di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana ada syarat yang harus di ikuti seperti :

    • Harus di lakukan sesuai hukum dan juga kepercayaannya.
    • Harus di setujui oleh keduanya.
    • Adanya batasan umur sang pria minimal 20 tahun dan wanita 17 tahun.

    Adapun yang mengatur dalam beberpa hal lainnya seperti :

    • Adanya Divorce.
    • Hak dan kewajiban dari suami istri.
    • Pembatalan perkawinan.
    • Perjanjian perkawinan dan percampuran kekayaan.

    Hukum Mengenai Hak Waris

    Dimana dalam hal ini, hukum bertindak untuk mengatur yang namanya peninggalan dari harta seseorang di karenakan orang tersebut sudah meninggal dunia. Biasanya hak ini akan di berikan kepada keluarga dari yang di tinggalkan atau juga memang sudah di tetapkan sebelum meninggal di donasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hukum waris yang berlaku ada 3 yaitu : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan juga Hukum Waris Perdata. Biasnaya hukum-hukum waris yang berlaku ini mencakup beberapa hal, seperti ; Hak yang memang mewarisi menurut UUD, bisa menerima bahkan menolak warisan link alternatif sbobet tersebut, perihal pembagian dalam warisan, perihal wasiat yang di berikan sebelumnya, adanya harta yang tidak terurus dll.

    Hukum Mengenai Kekeluargaan

    Secara singkat, untuk hukum ini sendiri menyangkut pada perihal masalah kekeluargaan. Diantaranya : hal perkawinan serta hubungan atau keterkaitan dalam hukum kekayaan dari pasangan suami istri tersebut, adanya hubungan antara orang tua dan juga anak. Dimana untuk hukum ini, mengatur jelas tentang :

    • Adanya keturunan – kekuasaan pada orang tua
    • Adanya perwalian yang berlaku – pendewasaan seseorang
    • Orang yang hilang – serta mengatur Curatele

    Hukum Mengenai Kekayaan

    Hukum ini masuk kedalam hukum perdata yang aktif hingga kini di jalankan dalam sistem bermasyarakat. Biasanya, hukum ini di gunakan atau di jalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang terjadi di lingkungan bermasyarakat. Hukum mengenai kekayaan ini, menganut beberapa asas sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    a) Asas Kepercayaan
    b) Asas Persamaan Hukum
    c) Asas Keseimbangan
    d) Asas Moral
    e) Asas Perlindungan
    f) Asas Kepatutan
    g) Asas Kepribadian

    Dimana pada tiap asas ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam setiap permasalahannya.

    Hukum yang berlaku inilah yang menjadi kunci keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya beberapa hukum yang memang sudah di atur oleh negara, membuat tiap-tiap warga merasa aman untuk meminta Hak Asasi nya pada hukum tersebut. Semoga saja dengan adanya artikel ini, membantu kalian mengetahui lebih lanjut mengenai hukum yang ada di Indonesia ya guys.

    Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia

  • Amelia Robertson
  • Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan […]

    Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan juga Hukum Perdata sering sekali di gunakan dalam menegakan suatu keadilan yang berlaku pada UUD Negara Republik Indonesia. Tak ayal, jika negara kita ini menjadi salah satu negara hukum, yang berdasarkan pada UUD 1945.

    Hukum ini sendiri di rancang memang untuk masyarakat, agar bisa mengontrol tingkah laku ataupun etika yang sewajarnya. Menjaga lisan, sopan santun serta tindak laku yang ditakutkan membahayakan sesama masyarakat ini memang sudah di atur dalam UUD 1945. Dimana ketika seseorang melnceng daripada perbuatannya tersebut, maka orang tersebut harus menghadapi hukum yang sesuai dengan kesalahan yang di buat. Kali ini, kita akan bahas sedikit Hukum Pidana serta Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini. yuk simak pembahasannya berikut ini.

    Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia

    Hukum sendiri memiliki arti yang sangat luas. Banyak sekali pengertian hukum dari beberapa Ahli yang berbeda-beda. Secara mendasar sekali hukum itu sendiri berarti sebuah peraturan mendasar yang di dasari oleh beberapa norma seperti (Norma Sosial, Norma Agama dan juga Hukum) yang memiliki sanksi berbeda pada tiap norma yang berlaku, dengan tujuan untuk mengatur suatu tingkah laku pada manusia dalam bermasyarakat, dalam bersikap adil, dalam bersikap tertib, agar terciptanya lingkungan yang harmonis serta sejahtera.

    Hukum Pidana

    Hukum ini merupakan bagian dari beberapa hukum publik yang berlaku. Hukum publik ini sendiri mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan juga hukum pidana itu sendiri. Dalam tatanan yang berlaku, di hukum pidana ini di bagi dalam dua bagian. Ada yang Materil serta Formil. Untuk yang materil sendiri hukum pidana ini di khusukan untuk mengatur pelau tindak pidana dan pidana yang nantinya akan di beri sebuah sanksi, dimana dalam hukum ini sudah teratur dalam undang-undang hukum pidana yaitu (KUHP). Sedangkan untuk yang formil sendiri, merupakan hukum pidana untuk mengatur jalannya pelaksanaan hukum pidana materil. Sebagaimana telah di tetapkan oleh UU No 8 Tahun 1981 , yang mengacu pada Hukum Acara Pidana KUHAP.

    Dalam hukum ini, biasa segali di gunakan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang bertujuan untuk menjerat oknum-oknum atau pelaku tindak pidana yang beredar di sekitar masyarakat sekitar. Dalam kasus yang sudah-sudah, pelaku tindak pidana ini atau yang melakukan kejahatan akan di masukan ke dalam Bui/Sel/Penjara agar menerima jera serta ada juga sanksi yang berat seperti Vonis mati oleh pihak pengadilan.

    Hukum Perdata

    Untuk hukum perdata ini sendiri, didasarkan pada beberapa prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dimana hukum ini mencakup prinsip sebagai berikut :

    • Mengikuti Ketuhanan Yang Maha Esa
    • Kecerdasan
    • Menjunjung Tinggi Dalam Urusan Kedaulatan Rkyat
    • Memiliki Aturan Hukum
    • Menjunjung Tinggi Yang Namanya HAM
    • Membuat Pengadilan Merdeka/Bbebas
    • Adanya Otonami Daerah
    • Keadilan Sosial Sebagai Penutup Prinsip

    Dalam hal ini pula, hukum perdata kita di dasarkan pada hukum perdata Belanda, yang sebagiannya merupakan bagian dari prinsip yang sudah kita beritahu barusan ya guys. Sama seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata juga di bagi dalam beberapa Hukum, yaitu : Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perikatan, Hukum Perorangan, dan juga Hukum Kekayaan. Hukum Perdata ini berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat atau antar penduduk lainnya, yang memang mengatur perkawinan, divorce,kematian hingga warisan seseorang di atur dalam hukum yang satu ini. sehingga nantinya memiliki suatu aturan dan juga tujuan yang jelas dalam permasalahan yang di hadapi.

    Nah , itu tadi 2 hukum yang memang lebih sering di pergunakan dalam mencari suatu keadilan bagi tiap masyarakatnya. Semoga, dengan artikel ini kalian bisa sedikit faham, bahwa dalam bernegara itu kita terikat dengan hukum yang berlaku.

    Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/revisi-undang-undang/" rel="tag">revisi undang-undang</a>
  • December 10, 2019
  • Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK […]

    Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK ini dapat dipahami pula sebagai ketidak-seriusan DPR untuk memerkuat MK, baik secara kewenangan maupun kelembagaan. Tentunya kita mafhum, sebab semangat DPR untuk merivisi UUMK ialah semangat untuk membatasi kewenangan MK. Sebagai akibat banyaknya produk legislasi yang dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh MK, dalam lima tahun terakhir.

    Setelah memerhatikan kinerja dan keberadaan MK pada periode lima tahun pertama, ada beberapa hal subtasnsial yang mesti didesakkan dalam perubahan UUMK. Buku ini berisi rekomendai dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), atas rencana DPR dan Presiden untuk merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut: Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Keorganisasian Mahakamah Konstitusi, dan Pengawasan Hakim Konstitusi.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, naskah akademis dan rancangan undang-undang


    RUU ini lahir dari kegelisahan beberapa kalangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai landasan berdirinya Pengadilan Tipikor, karena menimbulkan dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan pemerintah diberika waktru 3 tahun untuk untuk membentuk agen sbobet landasan hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

    Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan


    Majelis hakim PN Jakarta Selatan 16 Februari 2006 memutus bebas Edward Cornelis William (ECW) Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan dalam perkara kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp160 milliar.
    Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

    Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang berperan menjaga dan menafsirkan konstitusi.

    Janji-Janji dan Program Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004
    Secara umum, program hukum semua calon pasangan presiden dan wakil Presiden yang disampaikan dalam kampanye mengangkat dan mengedepankan isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta perbaikan sistem hukum, baik secara materi maupun aparat pelaksananya.

    Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi pada akhirnya disepakati untuk dibentuk di Indonesia. Keputusan untuk membentuk lembaga itu didasari dari hasil amandemen terhadap Konstitusi Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Hukum dan Kuasa Konstitusi
    Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan kontrol kekuasaan yudikatif terhadap kekuasan legislatif dan eksekutif sebagai wujud adanya pembatasan kekuasaan serta sebagai penegasan terhadap negara hukum yang telah diakui dalam konstitusi

    Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara


    Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.

    Kasus Pelanggaran HAM Paling Terkenal di Indonesia

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/ham/" rel="tag">HAM</a>
  • October 23, 2019
  • Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Pada kenyataannya meskipun pemerintah telah menjamin hak-hak warganya, masih  sering terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Biasanya penyebab dari pelanggaran HAM di Indonesia karena terjadi gesekan yang menimbulkan konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk. Salah satu ciri dari HAM adalah […]

    Aksi Kamisan yang dilakukan untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan dan menolak lupa.

    Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Pada kenyataannya meskipun pemerintah telah menjamin hak-hak warganya, masih  sering terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Biasanya penyebab dari pelanggaran HAM di Indonesia karena terjadi gesekan yang menimbulkan konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk.

    Salah satu ciri dari HAM adalah bersifat hakiki dan universal. Namun praktiknya masih belum sepenuhnya menghormati HAM. Masih kerap terjadi pelanggaran hak-hak warga negara baik internasional maupun di dalam negeri. Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain secara paksa. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama, mulai dari era setelah kemerdekaan, periode orde lama, periode orde baru dan juga setelah reformasi.

    Secara umum pelanggaran HAM di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, berikut ini merupakan daftar kasus pelanggaran HAM di Indonesia baik secara ringan atau berat.

    Peristiwa Trisakti

    Salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia yang paling sering disebut-sebut adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut presiden kedua RI yaitu Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 mahasiswa gugur dalam demonstrasi tersebut, diketahui tertembak dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka saat unjuk rasa.

    Kasus Pembunuhan Munir

    Contoh pelanggaran HAM di Indonesia berikutnya adalah kasus pembunuhan Munir. Pemilik nama lengkap Munir Said Thalib ini merupakan seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 7 September 2004 silam di dalam pesawat Garuda Indonesia saat dirinya sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab meninggalnya Munir masih belum diketahui secara pasti, namun banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ia tewas dengan cara diracun. Hingga saat ini belum ada titik temu mengenai kasus pelanggaran HAM ini.

    Kasus Pembunuhan Marsinah

    Pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsinah adalah seorang pekerja dan aktivis perempuan yang bekerja di PT Catur Putera Surya Porong. Berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Marsinah dan pekerja lainnya yang menuntut kepastian perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo, Marsinah yang membela hak-hak pekerja ditemukan meninggal dunia 5 hari kemudian. Ia ditemukan tewas di kawasan Hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi yang mengenaskan. Kasus Pelanggaran HAM ini juga belum dapat diselesaikan dan masih menjadi misteri hingga saat ini.

    Tragedi Semanggi I

    Peristiwa ini dilakukan sebagai aksi protes masyarakat kepada pelaksanaan serta agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan tanggal 13 November 1998 dan menuntut pembersihan orang-orang orde baru dari posisi pemerintahan serta militer. Setidaknya ada 5 korban yang gugur dalam peristiwa ini dan puluhan orang lainnya dinyatakan luka-luka.

    Tragedi Semanggi II

    Sama seperti sebelumnya, tragedi Semanggi II juga terjadi karena protes dan demonstrasi masyarakat sipil. Tragedi ini terjadi pada tanggal 24 September 1999, dengan selisih waktu hampir satu tahun dengan tragedi sebelumnya yakni November 1998. Dalam tragedi ini, kurang lebih 5 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.

    Peristiwa di Abepura, Papua

    Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terkenal juga terjadi di daerah Indonesia bagian Timur. Tragedi Abepura terjadi pada tahun 2003. Saat itu pelanggaran HAM yang dipicu oleh penyerangan Mapolsek Abepura. Setelah hal itu terjadi, penyisiran dilakukan secara brutal terhadap pelaku yang diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu contoh pelanggaran HAM di Papua.

    Penculikan Aktivis Pro Demokrasi

    Pelanggaran HAM ini terjadi karena adanya kasus penculikan aktivis yang pro terhadap demokrasi pada tahun 1997 dan 1998. Sekitar 23 aktivis diculik dan menghilang tanpa sebab. Diketahui bahkan ada yang sampai dibunuh. Hingga saat ini ada kurang lebih 13 aktivis yang masih tidak diketahui bagaimana nasibnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer.  Peristiwa ini menjadi contoh pelanggaran HAM di masa orde baru.





    Indonesia dan Undang-undang KUHP

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum/" rel="tag">hukum</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/rkuhp/" rel="tag">rkuhp</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/undang-undang-kuhp/" rel="tag">undang undang kuhp</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/uu-kuhp/" rel="tag">uu kuhp</a>
  • Beberapa bulan terakhir, banyak sekali terjadi aksi demonstrasi yang berkaitan dengan undang-undang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga para siswa STM, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Demonstrasi ini didasari oleh rancangan undang-undang yang mengandung banyak hal kontroversial. Beberapa di antaranya adalah undang-undangan mengenai hubungan intim, aborsi, […]

    Masyarakat akan terus mengawal prosesnya sehingga tidak akan ada ‘kecolongan’.
    (Source: www.pexels.com)

    Beberapa bulan terakhir, banyak sekali terjadi aksi demonstrasi yang berkaitan dengan undang-undang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga para siswa STM, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Demonstrasi ini didasari oleh rancangan undang-undang yang mengandung banyak hal kontroversial. Beberapa di antaranya adalah undang-undangan mengenai hubungan intim, aborsi, dan penistaan agama.

    Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KUHP, simak tulisan berikut.

    Rancangan Undang-undang Telah Berjalan Hampir Satu Dekade

    Rancangan undang-undang pidana Indonesia tersebut merupakan sebuah rangkaian usulan perubahan terhadap KUHP yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, KUHP tersebut berasal dari zaman ketika Belanda masih menjajah Indonesia.

    Pembuatan rancangan undang-undang tersebut telah berjalan hampir selama satu dekade. Akan tetapi, rancangan tersebut baru saja selesai dibahas di tahun 2019 dan seharusnya sudah ditetapkan oleh DPR pada tanggal 15 September lalu. Selain itu, DPR juga seharusnya sudah melakukan pemungutan suara terhadap rancangan tersebut pada tanggal 10 September. Akan tetapi, baik pemungutan suara maupun penetapan rancangan KUHP kembali ditunda karena adanya keributan massal yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

    Banyak Elemen Masyarakat Yang Tidak Senang Akan RKUHP

    Apabila diresmikan, maka hukum pidana yang baru tersebut akan membuat sebuah perubahan besar yang signifikan yang nantinya dapat mengancam berbagai kebebasan sipil. Kemudian, setidaknya terdapat lebih dari 18 pasal yang masih bermasalah dalam undang-undang tersebut.

    Aksi demonstrasi besar-besaran yang digaungkan hampir diseluruh Indonesia merupakan protes yang dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa apabila pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut, mereka akan memilik hak untuk meregulasi kehidupan pribadi masyarakatnya dan juga mengurus urusan moralitas setiap individu. Hal tersebut dianggap sangat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.

    Mengenai pasal-pasal yang masih bermasalah tersebut, di antaranya adalah pasal mengenai pelarangan hubungan intim di luar nikah. Menurut para aktivis, pasal ini hanya akan mengkriminalisasi homoseksualitas dan kegiatan tinggal bersama bagi mereka yang belum menikah. Selanjutnya, undang-undang ini juga memilki pembahasan baru mengenai edukasi seks dan diskusi soal alat kontrasepsi, dan juga hukuman penjara selama 4 tahun bagi mereka yang melakukan aborsi ilegal.

    Rancangan undang-undang yang masih sangat ambigu ini dikhawatirkan akan disalah gunakan untuk mengesahkan ratusan hukum syariah yang dipandang sangat diskriminatif. Selain itu, rancangan ini juga akan memperluas undang-undang mengenai penistaan. Padahal undang-undang tersebut telah terbukti sangatlah kontroversal. Sebab, terdapat beberapa masyarakat yang menggunakannya untuk mengadili agama minoritas, dan juga kepada mereka yang dipandang sebagai ‘melontarkan penghinaan’ terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang tersebut dapat mengancam kebebasan pers dalam mengkritik kerja pemerintahan. Kemudian, pasal lain yang kontroversial juga mengenai pemidanaan praktik dukun dan organisasi yang berhubungan dengan Marxist-Leninist.

    Para Wisatawan Asing Juga Akan Kena Dampaknya

    Banyaknya kunjungan para wisatawan asing ke Indonesia merupakan salah satu pemasukan terbesar negara. Apabila rancangan undang-undang ‘ngawur’ ini disahkan, maka wisatawan asing yang datang ke Indonesia akan berkurang. Kemudian, pendapatan sektor pariwisata juga akan melemah.

    Bahkan, pemerintah Australia mengunggah sebuah saran kepada mereka yang memiliki rencana untuk berkunjung, atau yang sudah tinggal di Indonesia, bahwa mereka juga akan terkena dampak RKUHP. Tidak hanya akan terkena hukuman penjara, tetap mungkin juga akan terkena denda. Bahkan, menurut pemerintahan Australia, beberapa hukuman tersebut terlihat sangat keras dibandingkan dengan standar mereka.

    Lalu, Bagaimana Tanggapan Pemerintah Akan Krisis Tersebut?

    Hingga satu pekan setelah jadwal KUHP yang seharusnya sudah disahkan, Presiden Jokowi akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa beliau telah memerintahkan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Menurutnya, masih banyak pasal yang harus dirundingkan kembali melalui aspirasi yang telah disuarakan oleh masyarakat.

    Meski begitu, masih banyak masyarakat yang khawatir akan DPR yang masih akan berusaha untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Maka dari itu, sepanjang massa rundingan DPR mengenai RKUHP, masyarakat akan terus mengawal prosesnya sehingga tidak akan ada ‘kecolongan’.

    Inilah Daftar Hukum Paling Aneh Sedunia

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum/" rel="tag">hukum</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum-aneh/" rel="tag">hukum aneh</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum-lucu/" rel="tag">hukum lucu</a>
  • Ketika sedang berkunjung ke negara lain, masyarakat pasti akan diberitahu mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi, terkadang hal-hal yang dilarang dilakukan di negara lain sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Sehingga ketika pertama kali mendengar, bahkan mengetahuinya, orang-orang pasti akan merasa kalau aturan atau hukum tersebut merupakan sesuatu yang […]

    Merupakan Hal Yang Ilegal Untuk Meninggal di Beberapa Kota.
    (Source: www.pexels.com)

    Ketika sedang berkunjung ke negara lain, masyarakat pasti akan diberitahu mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi, terkadang hal-hal yang dilarang dilakukan di negara lain sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Sehingga ketika pertama kali mendengar, bahkan mengetahuinya, orang-orang pasti akan merasa kalau aturan atau hukum tersebut merupakan sesuatu yang palsu dan bukan aturan atau hukum yang benar-benar ada di negara tersebut. Akan tetapi, meskipun terdengar aneh, terdapat maksud tertentu dibalik adanya aturan atau hukum tersebut.

    Lalu, apa saja daftar hukum paling aneh sedunia?

    1. Anda Tidak Diperbolehkan Memainkan Piano Saat Tengah Malam

    Meskipun terdengar konyol dan palsu, tetapi hukum ini merupakan hukum nyata yang berada di Jerman. Tidak hanya piano, bahkan alat musik apapun tidak diperbolehkan untuk dimainkan setelah waktu yang telah ditetapkan.

    Masyarakat diperbolehkan untuk berlatih atau memainkan instrumen musik mereka dimulai dari pukul 8 pagi hingga 12 siang, dan dari pukul 2 siang hingga pukul 8 malam. Hukum ini diberlakukan sebagai tanda untuk menghormati tetangga yang tidak menyukai kebisingan yang akan diciptakan oleh alat-alat musik tersebut.

    2. Dilarang Berjalan Dengan Tidak Mengenakan Pakaian di Pusat Kota Majorca

    Hukum yang baru diresmikan di tahun 2014 ini berada di negara Spanyol. Untuk aturannya sendiri, larangan ini hanyalah untuk area pusat kota, deretan pertokoan, museum, transportasi publik, dan tempat duduk publik. Selain tidak mengenakan pakaian, mereka yang tidak menutupi baju renangnya dengan pakaian lain juga akan terkena sanksi. Aturan ini dibuat demi membersihkan dan menjaga citra ibu kota Pulau Balearic yaitu Palma. Bagi mereka yang melanggar, maka akan dikenakan denda sebesar $800 atau sekitar Rp 11 juta.

    Kota tersebut merupakan kota yang dikenal akan pantainya sebagai tujuan utama oleh para turis. Akan tetapi, para penegak hukum setempat ingin membuat citra kota ini lebih bersih. Sehingga para turis yang datang tidak akan menganggap bahwa kota tersebut hanyalah sebuah kota yang memiliki pantai yang cocok untuk berpesta saja.

    3. Membunuh Atau Memakan Angsa Putih Sangat Ilegal

    Sang Ratu memelihara seluruh angsa putih di Inggris. Maka dari itu, hanya Ratu yang diperbolehkan untuk membunuh dan memakan salah satu angsa puth. Hukum ini sudah ada sejak zaman abad pertengahan ketika angsa putih dianggap sebagai menu makanan yang hanya dihidangkan untuk para bangsawan sebagai hidangan makan malam.

    Walaupun hukumnya sangat zaman dahulu sekali, akan tetapi hukum tetap diterapkan hingga saat ini demi menjaga angsa putih. Sebab, angsa putih merupakan salah satu spesies yang paling dilindungi di bawah undang-undang mengenai kehidupan liar dan pedesaan (The Wildlife and Countryside Act of 1981). Maka dari itu, membunuh dan memakan angsa putih dapat dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan, atau membayar denda sebesar kurang lebih Rp 90 juta.

    4. Merupakan Hal Yang Ilegal Untuk Meninggal di Beberapa Kota

    Di Italia, Anda dilarang meninggal di dua kota. Tidak hanya itu, beberapa kota di dunia juga memiliki hukum tersebut. Meskipun terdengar sangat aneh, hukum ini tidak hanya berkesinambungan dengan pengurangan penduduk dan kota-kota yang sudah tua, tetapi juga untuk menangani krisis kesehatan lokal.

    Di kota Sellia, masyarakat yang tidak mengambil langkah preventif untuk mencegah kematian dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan akan terkena denda kurang lebih sebanyak Rp 156 ribu.

    5. Memelihara Hanya Satu Ikan Emas Adalah Ilegal

    Swiss merupakan negara yang memiliki beberapa hukum mengenai kejahatan terhadap hewan yang paling menyuluruh di dunia. Meskipun masyarakat boleh memelihara hanya satu ikan emas saja, akan tetapi memelihara satu dianggap sebagai isolasi yang tidak manusiawi terhadap ikan emas tersebut.

    Tidak hanya ikan emas, tetapi hewan lain seperti tikus belanda dan burung kesturi juga dilindungi di bawah hukum tersebut. Bahkan, Swiss memiliki beberapa perusahaan yang berdedikasi untuk memberi pasangan kepada tikus belanda apabila teman mereka meninggal.