Mata Dunia : Mulai dengan Sistem Hukumnya

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/civil-law/" rel="tag">Civil Law</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/common-law/" rel="tag">Common Law</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/sistem-hukum/" rel="tag">sistem hukum</a>Leave a comment
  • June 3, 2020
  • Perihal Hukum, sudah pasti akan ada sangkut pautnya dengan semua negara yang ada di belahan dunia ini bukan ?… dimana, di setiap negara sudah otomatis akan mempunyai sebuah sistem , lalu disi dengan berbagai norma, serta di tutup dengan adanya sebuah prinsip hukum yang memanglah berbeda-beda sesuai langsung dari konteks wilayah negara itu sendiri. Umumnya, […]

    Perihal Hukum, sudah pasti akan ada sangkut pautnya dengan semua negara yang ada di belahan dunia ini bukan ?… dimana, di setiap negara sudah otomatis akan mempunyai sebuah sistem , lalu disi dengan berbagai norma, serta di tutup dengan adanya sebuah prinsip hukum yang memanglah berbeda-beda sesuai langsung dari konteks wilayah negara itu sendiri. Umumnya, sistem hukum ini akan dipenuhi oleh berbagai macam dat, kebudayaan, agama, sampai ke warisan kolonial yang mana dulunya pernah menjajah enagar itu sendiri.

    Tertera apda situs tirto.id , Indonesia sendiri sudah menganut adanya sistem hukum bernamakan Rule Of Law. Yang mana sudah diambil langsung dari prinsip negara Roma – Belanda. Sistemnya sendiri menjadi sbeuah gubahan dari warisan penjajahan Belanda, dan juga sudah diatur dengan melakukan sebuah campuran hukum adat dan juga agama yang memang telah di akui di Indonesia.mengenai sumber hukumnya, lebih mengambil dari Anglo Saxon dan juga adanya hukum Eropa yang kontinental.

    sistem hukum - Mata Dunia : Mulai dengan Sistem Hukumnya

    Untuk sistem hukum Eropa Kontinental sudah menjadi langsung sebagai salah satu sumber hukum Indonesia yang mana ini lebih mengutamakan pada sistem hukum dengan sebuah sumber hukum yang tertulis. Tujuannya sendiri memang untuk bisa mendapatkan adanya kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya ini.

    Jika kalian ingin tahu lebih lengkapnya lagi, maka bisa lihat pengenalan pada sistem hukum yang ada di dunia ini.

     Civil Law atau dikenal dengan Hukum Sipil

    Dimana ini menjadi sebuah sistem hukum yang sudah banyak sekali di gunakan bagi negara-negara yang ada di seluruh dunia. Prinsipnya sendiri hukum ini telah terorganisasikan melalui sebuah otoritas yang mana sudah legal  yang tersematkan melalui sebuah kode yang memang sudah tertulis jelas disana.

    Hukumnya sendiri berasal dari hukum romawi-Jerman yang sudah di terapkan apda benua Eropa, lalu bagian Amerika Tengah – Selatan, serta beberapa negara lainnya lagi.

    Pengenalan Common Law

    Jenis hukum ini akan berlawanan dari hukum sebelumnya. Yang mana yurisprudensinya sudah menjadi sumber hukum utama dan juga sudah menganut adanya doktrin pada sistem presiden. Terlampir sudah dari Nurul Qamar yang mana sudah membuat sebuah pebandingan yang tertera : doktrin sistem presiden secara substansial ini memiliki sebuah makna bahwasannya, hukum itu jauh terikat pada putusan hakim demi mengikuti atau juga menerpkan pada sebuah putusan pengadilan terlebih dahulu. Dimana ini nantinya tertulis sendiri atau memang sudah di dukung oleh pendahuluan demi kasus yang serupa.

    Sistem dari Common Law ini memang sudah berasal langsung dari negara Inggris dan juga diasana sudah penerapan pada berbagai macam bahasa Inggris yakni Australia, Kanada, Amerika, Waket dan lain sebagainya.

    Customary Law atau lebih dikenal dengan Hukum Adat

    Hukumnya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memang sudahlah melekat langsung pada komunitas tertentu. Ciri yang memang sudah lazim ialah dari adanya hukum yang tidak tertulis. Selain daripada itu, adanya adat yang memang sudah berada di masyarakat yang sudah berlaku secara luas sehingga nantinya mampu untuk diterima secara hukum. Disini juga dirinya bisa ikut mengatura sebuah relasi sosial secara umum.

    Penerapan pada hukum adat ini memangnya mudah ditemukan di negara Afrika dan juga daerah kepulauan Pasifik dan beberapa diantaranya sudah amsuk di negara Asia.

    Religius Law atau dikenalnya dengan Hukum Agama

    Jika sudah menyangkut prihal agama, pasti akan sangat sensitive guys. Untuk sistem hukum agama ini sendiri menjadi sebuah sistem hukum yang sebagaimana telah di atur berdasarkan sebuah kitab suci dan juga melalui sebuah kepercayaan dari agama. Hukum Islam atau yang dikenalnya dengan hukum syariah yang mana sudah menjadi sistem hukum yang banyak diterapkan langsung sebagai agen sbobet hukum agama yang ada. Hukum ini sendiri telah mengatur langsung pada kehidupan publik serta privat dari massyarakatnya.

    Umumnya, hukum agama islam ini mudah di temukan pada beberapa benua. Diantaranya benua : Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan dan sebagian lagi negara dengan mayoritas islamnya tinggi.

    Mixed Law atau lebih dikenal dengan Hukum Campuran

    Namanya hukum campuran, sudah pasti akan berbau pada sebuah pengkombinasian dari berbagai macam elemen hukum yang sudah legal dan telah kita beritahukan sebagian di atas tadi. Hukum campuran ini juga telah dikenal sebagai hukum prulalistik. Hukum ini sendiri sudah menggabungkan langsung dari adanya beberapa sistem legal yang mana semuanya sudah masuk seperti : a) Hukum sipil, b) Hukum adat, c) dan Hukum agama.

    Dari hukum campuran ini sudah ditemukan adanya di beberapa negara bekas jajahan , yakni selepas adanya sebuah kemerdekaannya dengan cara mempertahankan pada beberapa elemen hukum kolonial dengan menyesuaikan adanya konteks pada masyarakat saat itu.

    Ada beberapa sistem hukum campuran ini bisa juga ditemukan adanya negara pada bagian Lousiana yang memang telah menggabungkan langsung diantara Hukum sipil tadi dengan common law. Begitupun dengan adanya negara Afganistan yang sudah mencampurkan adanya hukum sipil, adat dan juga adanya syariah atau agama yang sudah kita jabarkan tadi.

    Dari semua hukum yang ada, Hukum Sipil ini sendiri memiliki sifat yang abstrak. Prinsipnya sendiri dari hukum sipil ialah menyediakan adanya kumpulan hukum yang memang sudah tertulis langsung dan juga bisa dengan cepat di akses kepada semua penduduk. Sistemnya sendiri menjadi sebuah sistem hukum yang memanglah paling banyak untuk di gunakan di dunia ini.

    Karakteristik yang dimiliki oleh Civil Law System

    Ciri dasar pada civil law ini sendiri memanglah sudah menggunakan adanya pembagian dasar ke dalam sebuah hukum perdata maupun hukum publik. Kategori ini sendiri memanglah tidak dikenal pada sistem common law.

    Dikutip dari buku Nurul Qamar, pada situs lifeiskindofblessing.blogspot ciri atau karakteristik dari civil law itu sendiri :

    • Memiliki sistem yang sudah termodifikasi.
    • Adanya seorang hakim yang memang tidaklah terikat dengan doktrin stare decicis sehingga, pada undang-undang ini telah menjadi sebuah rujukan hukum yang meamng sudah utama.
    • Adanya sistem peradilan dengan sifat yang Inkuisitorial.

    ~ Sistem Kodifikasi

    Alasan utama mengapa si Civil Law ini memakai sistem kodifikasi. Pasalnya, memang didukung demi adanya sebuah kepentingan politik Imperium Romawi. Kodifikasi ini memang di perlukan sekali demi bisa terciptanya sebuah keseragaman hukum di tengah-tengah kalian sedang melakukan keberagaman hukum tersebut.

    ~ Hakim tidak terikat pada doktrin atau preseden

    Adanya pendapat dari Paul Scholten yang sudah mengatakan langsung adanya pengorganisasian organ negara Belanda ini mengenai adnaya sebuah pemisahan antar kekuasaan yang dapat membuat sebuah undang-undang, lalu kekuasaan peradilan dan juga sistem dari kasasi sampai pada kekuasaan eksekutif.

    ~ Peradilan dengan sistem Inkuisitorial

    Yang mana, singkatnya itu hakim memiliki adanya sebuah peranan besar di dalam  mengarahkan serta memutuskan suatu perkara. Jadinya, hakim ini memiliki sifat pada penemuan sebuah fakta dan juga cermat pada penilaian buku.

    Perlukah Hukuman ini di Indonesia ?

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum-dunia/" rel="tag">Hukum Dunia</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukuman-tersadis/" rel="tag">Hukuman Tersadis</a>Leave a comment
  • May 27, 2020
  • Sebelum HAM datang ( hak asasi manusia ), sistem hukum yang diadakan di dunia sangat amatlah kejam. Segala sansksi atau hukuman mengerikan sampai terbilang sadis ini pernah di lakukan sesuai dengan peradaban manusi di dunia zaman dulunya. Jika di bandingkan dengan hukum negara yang terjalankan saat ini, maka tidak ada apa-apanya. Hukum zaman dulu lebih […]

    Sebelum HAM datang ( hak asasi manusia ), sistem hukum yang diadakan di dunia sangat amatlah kejam. Segala sansksi atau hukuman mengerikan sampai terbilang sadis ini pernah di lakukan sesuai dengan peradaban manusi di dunia zaman dulunya. Jika di bandingkan dengan hukum negara yang terjalankan saat ini, maka tidak ada apa-apanya. Hukum zaman dulu lebih kejam berkali-kali lipat adanya. Ada yang terbilang keji sampai tidak manusiawi sekali hukuman yang di berikan pada manusia-manusia bersalah zaman dulu. Pokoknya nih guys, metode penyiksaan zaman dulu tidak akan pernah terbayang oleh otak kalian. Terkecuali, kalian “psiko” maka akan sampai deh lintasan mengenai metode dari adanya sistem hukum negara zaman dulu wkwkwkwk. Dilansir langsung dari akurat.co, ada beberapa hukuman tersadis yang bisa bikin kalian ngilu sendiri untuk melihatnya. Kira-kira nih, setelah kalian membaca nanti apakah di Indonesia saat ini perlu melakukan hukuman sesadis ini ? siapa yang tahu!

    hukuman sadis - Perlukah Hukuman ini di Indonesia ?
    contoh dari hukuman tersadis bagi penjahat pada zaman peradaban manusia!

    Hukuman – Direbus HIDUP-HIDUP!

    Gimana ngebayanginnya guys ?.. tangan kena penggorengan panas dikit aja udah bikin kelojotan bukan ?.. jangankan penggorengan panas, mangkok kaca kita pegang tangan kosong terus diisi minimal air panas aja deh, apsti kalian udah tuh nyerocos “ aduh-aduh panas, lap mana lap “…

    Hukuman yang satu ini zaman dulu memang ada guys, dimana dilakukannya untuk para terpidana mati yang harus merasakan sakitnya hukuman ini. sadis banget si, karena harus menyiksa secara perlahan-lahan padahal orangnya masih hidup gitu guys. Bagaimana tidak sadis ? para terpidana mati ini tidak langsung dimasukkan di air mendidih  saja secara langsung, melainkan disiksa per bagian tubuhnya tersebut.

    Dimana, dalam hal ini mereka harus melakukan siksaan demi siksaan secara bertahap. Permulaan , akan bermain pada bagian bawah yakni pada bagian kaki yang nanti perlahan-lahan akan dimasukkan kedalam minyak panas, air panas, timah menyala maupun lilin yang sedang mnedidih. ( sumpah, linu sih guys kalau harus bayangin itu terjadi sama kalian idihhh ngeri ) tujuannya si , agar nanti si narapidana tidak langsung pingsan saat dilakukannya hukuman tersebut.

    Pasal hukuman ini sudah terjadi sejak jaman Kaisar Romawi Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus ( kasusnya zaman ini, banyak dari umat kristiani yang direbus hidup-hidup pada minyak yang mendidih ).

    Selain daripada itu, di Inggris sendiri metodenya sudah dilakukan sejak abad ke 12 sampai ke 16. Yang mana dari jaman raja Henry Vll sudah menerapkan hukuman sadis ini. salah satu korbannya yang paling terkenal dulu adalah Richard Rouse yang mana itu adalah koki di Inggris. Dirinya harus menerima hukuman di rebus hidup-hidup di khalayak umum. Sumpah gak ngerti lagi, dulu tontonan langsungnya parah ya guys.

    Hukuman – Terkuliti Secara  HIDUP-HIDUP!

    Ya ampun, kenapa demennya pas masih hidup semua si!! Ini hukuman yang membuat mimin linu abis kalau ngebayanginnya.  Secara gitu, kalau potong kuku enggak tuntas, ada sedikit kulit yang mengelupas terus di tarik aja kita sudah ngerasa sakit dan darah ngucur kemana-mana. Sekarang kalian harus bayangin narapidana ini harus merasakan semua tubuhnya itu terkuliti selama dirinya masih hidup lagi, aduh mimin gak ngerti lagi deh, gak paham deh sama zaman dulu.

    hukuman sadis2 - Perlukah Hukuman ini di Indonesia ?
    prosesi hukuman sedang berjalan langsung. dimana , korban terbaring dan harus menerima konsekuensi pada pengkulitan tubuhnya ketika dirinya masih idup dan secara sadar bisa melihat hal tersebut!

    Kejadian nyata ini sudah terjadi sejak jamannya kaisar Asiria Baru di tahun 608 sebelum masehi sampai pada 934 sebelum masehi. Kurang lebih berarti masuk di pertengahan abad Eropa maupun pada suku Aztecs yang berada di Meksiko.

    Walau dilakukannya berbeda-beda, tetap saja dasarnya pelaku tidnak kriminal pada zaman itu harus merasakan di kuliti secara hidup-hidup! Tidak pake obat biusan segala ya guys, pokoknya segala jenis obat untuk penahan sakit tidak di berikan pada si narapidana selama proses pengkulitan tersebut ( lah coba itu, kita kurban aja kambingnya di kuliti sama si sapi pas udah di gorok ya guys. Lah ini manusia ? dark banget hukum zaman dulu ). Dari hukuman ini, para napi akan matilemas karena kehilangan banyak darah dan merasakan perih serta sakit yang luar biasa.

    Hukuman – Bernama Judas Cradle

    Penyiksaan selanjutnya bagi masyarakat yang salah adalah Judas Cradle. Penyiksaan ini menjadi salah satu alat penyiksaan yang sudah di gunakan oleh zaman dulu untuk hisa menghukum adanya para pelaku kejahatan di abad pertengahan Eropa. Judas Cradle sendiri menjadi sebuah dudukan yang memiliki bentukan limas dengan ujung yang terbilang lancip semacam pensil baru banget kalian raut atau pisau sehabis kalian asah ( yang kalau ke senggol dikit berdarah ). Dari ujung itulah, yang memang di gunakan untuk menusuk langsung pada bagian anus maupun vagina dari si pelaku tindak kriminal tersebut.

    hukuman sadis1 - Perlukah Hukuman ini di Indonesia ?
    hukuman yang mengharuskan si korban bgertelanjang bulat, dan bagian anus maupun vaginanya di tusuk ke alat bernama judas cradle dalam kurun waktu beberapa hari hingga meninggal!

    Pelaku dari adanya tindak kriminal ini, akan telanjang bulat dan pasrah untuk tangan kaki terikat. Saat tertusuk pada bagian anus atau vagina dan si narapidana ini bergerak sedikit saja sudah pasti akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Pelau dari tindak kejahatan ini mau tak mau harus merasakan penyiksaan tersebut selama beberapa hari. Sampai nantinya, si pelaku ini meninggal akibat dari adanya infeksi hasil dari si alat bernama judas cradle ini sendiri maupun karena mendapatkan sakit yang luar biasa.

    Hukuman dengan Nama RAK!

    Kurang lebih sama kayak judas cradle, rak juga menjadi salah satu alat penyiksaan yang mana di gunakan khusus untuk bisa memisahkan adanya setiap ruas persendian yang dimiliki oleh  manusia selaku sang penjahat pada masanya itu. Selain yang sudah kita sebutkan tadi, ternyata hukuman ini masuk menjadi salahs atu kategori paling sadis sejak abad pertengahan di Eropa sana.

    hukuman rak - Perlukah Hukuman ini di Indonesia ?
    hukuman dengan menarik persendian di bagian tangan dan kaki sampai tercopot dari anggota badan lainnya!

    Untuk pelaksanannya sendiri, penjahat yang mana selaku korban ini akan tidur telentang diatas rak dengan kedua tangan terkita serta kedua kaki juga terikat pada bagian atas dengan bawah dari rak tersebut. dari ikatan tersebut, para penegak hukum zaman dulu menarik tali tersebut sampai si tubuh korban ini tertarik dan merasakan tangan serta kakinya itu copot! ( bukan maennnnnnn!) bisa kalian jamin nih, linu , dan penyiksaannya bisa dikatakan berhenti saat semua bagian tangan maupun kaki tersebut terlepas dari anggota tubuh si korban tersebut.

    Waw mimin gak paham lagi sama pemikiran orang-orang zaman dulu. Dari beberapa hukuman sadis yang ada. Kayaknya si yah, gara-gara hukum zaman dulu tadi memang belum ada pada undang-undang negaranya dan juga belum terlaksana dengan baik bagi pemerintahan negaranya tersebut. terlebih lagi, zaman dulu masih di pegang langsung oleh seorang kaisar yang mana, jadi seorang kaisar terkadang harus tegas, berwibawa dan mau tak mau harus sadis seperti ini demi menjaga wilayahnya tehindar dari banyaknya orang jahat.

    Sebeanrnya masih banyak lagi hukuman sadis semacam, di gergaji secara hidup-hidup, penyulaan ( hampir sama kayak judas ), dan masih banyak lagi lainnya. kira-kira , jadinya apa kalau hal ini di terapin di Indonesia ? .. pikiran mimin si bakalan demo besar-besar nih kalau bener terjadi hukuman semacam ini wkwkwkwk.

    Hello world!

  • wpadmin
  • 1 Comment
  • April 15, 2020
  • Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

    Apa itu hukum?

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum/" rel="tag">hukum</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/jenis-hukum/" rel="tag">jenis hukum</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/ulasan-hukum/" rel="tag">ulasan hukum</a>
  • April 8, 2020
  • Hukum merupakan sistem yang terutama dalam penerapan atas susunan kewenangan kelembagaan dari wujud penyalahgunaan kewenangan dalam aspek politik, ekonomi serta warga dalam bermacam metode serta berperan, bagaikan perantara penting dalam ikatan sosial dampingi warga kepada kriminalisasi dalam hukum kejahatan, hukum kejahatan yang berupayakan metode negeri bisa menuntut pelakon dalam konstitusi hukum sediakan kerangka kegiatan untuk […]

    64 570x300 1 - Apa itu hukum?
    Apa itu hukum?

    Hukum merupakan sistem yang terutama dalam penerapan atas susunan kewenangan kelembagaan dari wujud penyalahgunaan kewenangan dalam aspek politik, ekonomi serta warga dalam bermacam metode serta berperan, bagaikan perantara penting dalam ikatan sosial dampingi warga kepada kriminalisasi dalam hukum kejahatan, hukum kejahatan yang berupayakan metode negeri bisa menuntut pelakon dalam konstitusi hukum sediakan kerangka kegiatan untuk invensi hukum, proteksi hak asas orang serta meluaskan kewenangan politik dan metode perwakilan mereka yang hendak diseleksi. Administratif hukum dipakai buat meninjau kembali ketetapan dari penguasa, sedangkan hukum global menata perkara antara berhak negeri dalam aktivitas mulai dari perdagangan area peraturan ataupun aksi tentara. Filsuf Aristotle melaporkan kalau” Suatu daulat hukum hendak jauh lebih bagus dari dibanding dengan peraturan tirani yang menggila.”

    Sampai dikala ini, belum terdapat kesalingpahaman dari para pakar hal penafsiran hukum. Sudah banyak para pakar serta ahli hukum yang berupaya buat membagikan penafsiran ataupun arti hukum, namun belum terdapat satupun pakar ataupun ahli hukum yang sanggup membagikan penafsiran hukum yang bisa diperoleh oleh seluruh pihak. Kehabisan arti hukum yang bisa diperoleh oleh agen joker123 terpercaya semua ahli serta pakar hukum pada gilirannya memutasi terdapatnya kasus hal ketidaksepahaman dalam arti hukum jadi mungkinkah hukum didefinisikan ataupun mungkinkah kita membuat arti hukum? Kemudian bertumbuh lagi jadi perlukah kita mendeskripsikan hukum?

    Kehabisan arti hukum nyata jadi hambatan untuk mereka yang terkini saja mau menekuni ilmu hukum. Pasti saja diperlukan uraian dini ataupun penafsiran hukum dengan cara biasa saat sebelum mengawali buat menekuni apa itu hukum dengan bermacam berbagai aspeknya. Untuk warga biasa penafsiran hukum itu tidak sedemikian itu berarti. Lebih berarti penegakannya serta proteksi hukum yang diserahkan pada warga. Tetapi, untuk mereka yang mau memahami lebih lanjut pertanyaan hukum, pasti saja butuh buat mengenali penafsiran hukum. Dengan cara biasa, kesimpulan penafsiran hukum paling tidak memiliki sebagian faktor bagaikan selanjutnya:

    •          Hukum menata aksi laris ataupun aksi orang dalam warga. Peraturan berisikan perintah serta kekangan buat melaksanakan suatu ataupun tidak melaksanakan suatu. Perihal ini dimaksudkan buat menata sikap orang supaya tidak beradu serta mudarat kebutuhan biasa.

    •          Peraturan hukum diresmikan oleh badan ataupun tubuh yang berhak buat itu. Peraturan hukum tidak terbuat oleh tiap orang melainkan oleh badan ataupun tubuh yang memanglah mempunyai wewenang buat memutuskan sesuatu ketentuan yang bertabiat mengikat untuk warga besar.

    •          Penegakan ketentuan hukum bertabiat memforsir. Peraturan hukum terbuat bukan buat dilanggar tetapi buat dipatuhi. Buat menegakkannya diatur pula hal petugas yang berhak buat memantau serta menegakkannya sekalipun dengan aksi yang represif. Walaupun begitu, ada pula norma hukum yang bertabiat fakultatif atau memenuhi.

    •          Hukum memliki ganjaran serta tiap pelanggaran ataupun aksi melawan hukum hendak dikenakan ganjaran yang jelas. Ganjaran pula diatur dalam peraturan hukum.

    Hukum pidana

    Hukum kejahatan tercantum pada ranah hukum khalayak. Hukum kejahatan merupakan hukum yang menata ikatan dampingi poin hukum dalam perihal perbuatan- perbuatan yang diwajibkan serta dilarang oleh peraturan perundang- undangan serta berdampak diterapkannya ganjaran berbentuk pemidanaan serta atau ataupun kompensasi untuk para pelanggarnya.

    Dalam hukum kejahatan diketahui 2 tipe aksi ialah kesalahan serta pelanggaran.

    •          Kejahatan yakni aksi yang tidak cuma berlawanan dengan peraturan perundang- undangan namun pula berlawanan dengan angka akhlak, angka agama serta rasa kesamarataan warga. Pelakon pelanggaran berbentuk kesalahan memperoleh ganjaran berbentuk pemidanaan, ilustrasinya mencuri, menewaskan, bercabul, memperkosa serta serupanya.

    •          Pelanggaran yakni aksi yang cuma dilarang oleh peraturan perundangan tetapi tidak membagikan dampak yang tidak mempengaruhi dengan cara langsung pada orang lain, semacam tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman dalam berkendaraan, serta serupanya.

    Di Indonesia, hukum kejahatan diatur dengan cara biasa dalam Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), yang ialah aset dari era kolonialisme Belanda, tadinya bernama Wetboek van Straafrecht( WvS). KUHP ialah lex generalis untuk pengaturan hukum kejahatan di Indonesia di mana asas- asas biasa terdapat serta jadi dasar untuk seluruh determinasi kejahatan yang diatur di luar KUHP( lex specialis)

    Hukum perdata

    Salah satu aspek hukum yang menata hubungan- hubungan antara individu- individu dalam warga dengan saluran khusus. Hukum awas diucap pula hukum eksklusif ataupun hukum awam. Salah satu ilustrasi hukum awas dalam warga merupakan jual beli rumah ataupun alat transportasi.

    Hukum awas bisa digolongkan antara lain jadi:

    1. Hukum keluarga

    2. Hukum harta kekayaan

    3. Hukum benda

    4. Hukum perikatan

    5. Hukum waris

    Hukum acara

    Buat tegaknya hukum badaniah dibutuhkan hukum kegiatan ataupun kerap pula diucap hukum formil. Hukum kegiatan ialah determinasi yang menata gimana metode serta siapa yang berhak melempangkan hukum badaniah dalam perihal terjalin pelanggaran kepada hukum badaniah. Tanpa hukum kegiatan yang nyata serta mencukupi, hingga pihak yang berhak melempangkan hukum badaniah hendak hadapi kesusahan melempangkan hukum badaniah. Buat melempangkan determinasi hukum badaniah kejahatan dibutuhkan hukum kegiatan kejahatan, buat hukum badaniah awas, hingga terdapat hukum kegiatan awas. Sebaliknya buat hukum badaniah aturan upaya negeri, dibutuhkan hukum kegiatan aturan upaya negeri. Hukum kegiatan kejahatan wajib dipahami paling utama oleh para polisi, beskal, advokat, juri, serta aparat Badan Sosialisasi.

    Hukum kegiatan kejahatan yang wajib dipahami oleh polisi paling utama hukum kegiatan kejahatan yang menata pertanyaan pelacakan serta investigasi, oleh sebab kewajiban utama polisi bagi hukum kegiatan kejahatan( KUHAP) merupakan paling utama melakukan kewajiban pelacakan serta investigasi. Yang jadi kewajiban beskal merupakan penuntutan serta penerapan tetapan juri kejahatan. Oleh sebab itu, beskal harus memahami paling utama hukum kegiatan yang terpaut dengan tugasnya itu. Sebaliknya yang wajib memahami hukum kegiatan awas tercantum hukum kegiatan aturan upaya negeri paling utama merupakan advokat serta juri. Perihal ini diakibatkan di dalam hukum kegiatan awas serta pula hukum kegiatan aturan upaya negeri, bagus polisi ataupun beskal( penggugat biasa) tidak diberi kedudukan semacam perihalnya dalam hukum kegiatan kejahatan. Advokatlah yang menggantikan seorang buat memajukan petisi, bagus petisi awas ataupun petisi aturan upaya negeri, kepada sesuatu pihak yang ditatap mudarat kliennya. Petisi itu hendak ditilik serta diputus oleh juri. Pihak yang digugat bisa pula menunjuk seseorang advokat mewakilinya buat menangkis petisi itu.

    Tegaknya daulat hukum itu amat terkait pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam melempangkan hukum diharapkan betul- betul bisa menjunjung besar bukti, kesamarataan, serta kejujuran. Para penegak hukum itu merupakan juri, beskal, polisi, advokat, serta aparat Badan Sosialisasi. Bila kelima tiang penegak hukum ini betul- betul melempangkan hukum itu dengan menjunjung besar nilai- nilai yang sudah dituturkan di atas, hingga warga hendak meletakkan respek yang besar kepada para penegak hukum. Dengan terus menjadi tingginya respek itu, hingga warga hendak terpacu buat mematuhi hukum.

    Negara hukum, Indonesia

  • wpadmin
  • January 20, 2020
  • Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya. Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan […]

    Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya.

    Negara hukum Indonesia - Negara hukum, Indonesia

    Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan tidakan-tindakan yang akan di lakukan. Nah, jika kamu ingin mengetahui dan memahaminya, simak artikel berikut ini!

    Pengertian negara hukum

    Menurut pengertian, Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum-hukum yang menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya yang dimana keadilan tersebut merupakan salah satu syarat agar tercapainya kebahagiaan hidup bagi setiap warga negaranya. Serta, sifat keadilan itu sangat perlu diajarkan rasa asusila kepada setiap manusia agar dapat mencapai sebuah warga negara yang baik dan dapat menimbulkan sebuah bangsa yang baik pula. Negara hukum itu sangat bersandar kepada keyakinan-keyakinan bahwa kekuasaan negara itu harus dijalankan atas dasar hukum yang baik, adil, dan memberikan efek jera kepada pelanggar-pelanggarnya. Didalam negara hukum biasa terdapat dua unsur, ialah hubungan bagi yang memerintah dan bagi yang diperintah tidak berdasarkan suatu kekuasasaan melainkan dengan suatu norma yang bersifat objektif, yang juga mengikat bagi pihak yang memerintah. Serta, norma objektif yang diberlakukan itu harus memenuhi syarat-syarat bahwa tidak hanya secara formal tetapi juga dapat dipertahankan dengan berhadapannya dengan idea-idea hukum.

    Setiap hukum menjadi landasan-landasan serta tindakan-tindakan bagi setiap negara. Ada empat mengapa negara-negara harus menyelenggarakan dan menajalankan tugas-tugasnya berdasarkan hukum, ialah:

    1. Demi kepastian sebuah hukum
    2. Tuntutan perlakuan yang harus sama
    3. Legitimasi dalam sebuha demokrasi
    4. Tuntuan dalam akal budi

    Negara hukum ialah merupakan alat-alat negara yang mempergunakan suatu kekuasaannya hanya sejauh hukum-hukum yang berlaku dan dengan cara ditentukannya dalam hukum itu sendiri. Dalam sebuah negara hukum, tujuan suatu perkara dalam permasalahan ada;ah agar dijatuhinya putusan-putusan sesuai dengan kebenaran yang diberlakukan. Tujuan suatu perkara dalam permasalahan ialah untuk memastikannya kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan-pembelaan ataupun bantuan hukum.

    Unsur-unsur negara hukum

    Dibawah ini merupakan beberapa unsur-unsur negara hukum, antara lain:

    1. Hak dasar manusia sangat dihargai sesuai dengan harkan serta martabatnya sebagai manusia.
    2. Adanya pemisahan-pemisahan atau pembagian-pembagian kekuasaan sekalipun utnuk menjamin hak-hak nya.
    3. Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan dengan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan.
    4. Hadirnya sebuah peradilan administrasi dalam setiap perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.

    Ciri-ciri negara hukum

    Dibawah ini ialah beberapa ciri-ciri adanya sebuah negara hukum, ialah:

    1. Kekuasaan akan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
    2. Pekerjaan dalam sebuah negara akan berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang bersifat efektif.
    3. Berdasarkan dengan sebuah undang-undang yang telah menjaminnya HAM.
    4. Menuntut dengan adanya pembagian-pembagian kekuasaan.

    Konsep-konsep dalam sebuah negara hukum

    Dibawah ini, merupakan beberapa konsep-konsep yang terjadi didalam sebuah negara hukum, ialah:

    1. Konsep sebuah hukum ialah sebuah konsep yang harus menempatkan hukum sebagai sumber dari kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
    2. Konsep-konsep ini telah dikenal sejak zaman yunani kuno, oleh plato dengan norma-norma yang kemudian dikembangkan menjadi Nomokrasi (permerintahan yang dilakukan oleh hukum) yang dimana tujuannya adalah menempatkan hukum menjadi pembatas kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa.
    3. Konsep ini ialah merupakan konsep kedaulatan di sebuah negara (machstaat) yang menempatkan kedaulatan-kedaulatan tertinggi yang dimana berlaku dan berada di tangan para penyelenggara negara.

    Prinsip-prinsip dalam negara hukum

    Adapun sebuah prinsip-prinsip dalam negara hukum harus diberlakukan. Beberapa prinsip-prinsip dalam negara hukum ialah:

    1. Perlindungan hak-hak asasi pada setiap manusia disebuah negara hukum.
    2. Pembagian-pembagian kekuasaan yang akan diberlakukan.
    3. Pemerintahan yang diberlakukan berdasarkan dengan adanya perundang-undangan.
    4. Peradilan terhadap setiap Tata Usaha Negara

    Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat)

    Didalam sebuah negara hukum yang berlaku, harus bersifat demokratis.sebagaimana didalam negara huku, demokratis ini harus dijamin dengan adanya para penyelenggara-penyelenggara berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diadakannya sifat demokratis, sebuah negara hukum bukan lagi negara hukum yang bersifat absolut, tetapi bersifat hukum yang demokratis.

    Nah,itu dia beberapa komponen-komponen yang diharuskan dalam sebuah negara hukum. sebuah negara hukum harus mempunyai landasan-landasan yang akan berlaku bagi setiap masyarakatnya. dan landasan-landasan itu pula harus mempunyai sebuah norma-norma yang berlaku dan juga sebuah didikan-didikan yang mengharuskan setiap warga negaranya hal-hal yang positif, agar angka kriminalitas di Indonesia tidak meningkat kian tahunnya. Semoga artikel ini bermanfaat!

    Pengertian serta bidang dan sistem hukum

  • wpadmin
  • Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan […]

    Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan maka akan terjaid kericuhan, kerusuhan, serta berbagai hal-hal negatif yang akan terjadi. Sehingga, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Pada dasarnya, hukum adalah sistem yang paling penting didalam kehidupan yang dimana pelaksanaannya serta serangkaian-serangkaiannya mempunyai kekuatan Institusional.

    Pengertian serta bidang dan sistem hukum - Pengertian serta bidang dan sistem hukum

    Dalam bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan politik, ataupun ekonomi terhadap masyarakat sekalipun dalam berbagai cara serta bertindak sebagai perantara hubungan sosial utama antara masyarakat terhadap perilaku kriminilasasi dalam sebuah hukun pidana. Hukum-hukum pidana berupayakan bagaimana suatu keadaan bisa menuntut hukum konstitusi yang dapat memberikan kerangka bagi para pencipta hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan bisa memperluas kekuasaan politik. Namun, tahukah kamu bahwa bidang-bidang hukum terdapat berbagai macam didalamnya? Mau tahu apa saja? Yuk, simak artikel berikut ini.

    Bidang hukum

    Didalam hukum, hukum-hukum terdapat berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum Internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, serta hukum lingkunga.

    Hukum pidana

    Hukum pidana yang satu ini salah satu ranah hukum publik. Hukum pidana memiliki pengertian hukum yang akan mengatur hubungan antara sebuah subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang di haruskan dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat berakibatnya diterapkan sanksi berupa pemindahan ataupun denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana ini sangat sering terjadi terutama Indonesia akibat angka kriminalitas yang sangat tinggi dan kian meningkat.

    Hukum perdata

    Hukum perdata ini merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur sebuah hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran-saluran tertentu. Hukum perdata ini juga bisa disebut sebagai hukum yang privat atau hukum sipil. Hukum ini biasanya digunakan dalam berbagai pelanggaran utang-menghutang dan dibawa ke dalam kerana hukum, dan jadilah hukum perdata. Seperti contoh hukum perdata ialah, menjual-beli rumah ataupun kendaraan.

    Hukum acara

    Hukum acara ini termasuk kedalam hukum bersifat substantif, atau sering disebut dengan hukum formal. Hukum acara ini merupakan ketentuan yang dapat mengatur bagaimana dan siapa yang akan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran-pelanggaran hukum substantif. Tanpa adanya hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum substantif ini akan mengalami kesulitan menegakkannya hukum substantif. Untuk menegakkan suatu ketentuan hukum pidana substantif adalah hukum acara pidana yang harus diperlukan, untuk hukum substantif sipil, maka ada hukum sebuah hukum perdata.

    Hukum adat/kebiasaan

    Secara bahasa, hukum adat atau hukum kebiasaan ini sudah dibagi menjadi dua kata, yakni hukum dan adat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini, hukum adat atau kebiasaan ialah aturan-aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Didalam berbagai desa atau daerah-daerah terpencil, beberapa masih menggunakan hukum adat dan kebiasaan ini. Serta, bagi daerah yang masih mengikuti hukum adat biasanya, mempunyai aturan-aturan serta sanksi-sanksi tertentu bagi para pelanggarnya. Jika berlakunya sebuah sistem hukum adat dalam petugas hukum biasanya, mengenai keputusan-keputusan kepala desa atau kepala adat, ataupun keputusan kumpulan masyarakat daerha tertentu. Yang dimaksud dengan putusan ataupun penetapan ialah sebuah perbuatan atau penolakan perbuatan (non-action) dari pihak-pihak petugas hukum dengan tujuan salah satunya, memelihara ataupun menegakkan hukum. Maka dari itu, seorang penyelidik hukum dalah sebuah adat haruslah melakukan research-research tentang putusan-putusan petugas hukum, selain itu juga kita harus menyelidiki sebuah kenyataan sosial (social reality) yang merupakan dasar bagi para petugas-petugas hukum.  

    Hukum agama

    Sistem hukum agama biasanya dilakukan dengan berbagai agama yang tercipta. Didalam sistem hukum agama, biasanya diciptakan dengan agama masing-masing terutama bagi penganutnya. Sistem hukum agama biasanya terdapat didalam sebuah kitab suci yang diyakini dan dianut. Ketentuan-ketentuan dalam sebuah hukum agam ini pun mempunyai banyak dan bermacam-macam. Aturan-aturan hukum agama secara mutlak diharuskan oleh para penganutnya. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda, namun secara umum kebaktian serta ketaatan adalah hal yang selalu di ajarkan oleh para manusia di bumi.

    Nah,itulah berbagai sistem hukum didalam bidangnya masing-masing, semoga artikel ini dapat membantu mu dan bermanfaat!

    Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar

  • wpadmin
  • December 26, 2019
  • Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di […]

    Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di berikan bisa berupa sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat berujung suatu vonis mati pada kesalahan yang di perbuat. Baru-baru ini, sudah terdengar sebagaimana pak Presiden mengutarakan bahwasannya, Presiden setuju adanya Hukuman Mati bagi pengedar narkoba yang ada di Indonesia. Karena, berpengaruh buruk terhadap lingkungan di sekitar sehingga hukuman inilah yang menjadi hukuman berat yang harus di lakukan oleh negara untuk para pelaku tersebut.

    Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar - Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar

    Dalam halnya, hukum-hukum Agama atau Sosial juga menjadi salah satu peran penting yang masih di jalankan hingga saat ini. di kehidupan bermasyarakat pun berbagai macam hukum sedang dijalankan dengan sebaik mungkin. Berikut ini, hukum-hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat kita.

    Hukum Mengenai Perkawinan

    Perkawinan atau pernikahan yang merupakan ikatan antara seorang lelaki dan juga seorang wanita yang memang sudah sah, memiliki tujuan untuk membangun suatu keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan juga warohmah menjadi satu rumah tangga yang harmonis. Dalam UU No 1 tahun 1974 berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang perempuan, menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal yang memang di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana ada syarat yang harus di ikuti seperti :

    • Harus di lakukan sesuai hukum dan juga kepercayaannya.
    • Harus di setujui oleh keduanya.
    • Adanya batasan umur sang pria minimal 20 tahun dan wanita 17 tahun.

    Adapun yang mengatur dalam beberpa hal lainnya seperti :

    • Adanya Divorce.
    • Hak dan kewajiban dari suami istri.
    • Pembatalan perkawinan.
    • Perjanjian perkawinan dan percampuran kekayaan.

    Hukum Mengenai Hak Waris

    Dimana dalam hal ini, hukum bertindak untuk mengatur yang namanya peninggalan dari harta seseorang di karenakan orang tersebut sudah meninggal dunia. Biasanya hak ini akan di berikan kepada keluarga dari yang di tinggalkan atau juga memang sudah di tetapkan sebelum meninggal di donasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hukum waris yang berlaku ada 3 yaitu : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan juga Hukum Waris Perdata. Biasnaya hukum-hukum waris yang berlaku ini mencakup beberapa hal, seperti ; Hak yang memang mewarisi menurut UUD, bisa menerima bahkan menolak warisan link alternatif sbobet tersebut, perihal pembagian dalam warisan, perihal wasiat yang di berikan sebelumnya, adanya harta yang tidak terurus dll.

    Hukum Mengenai Kekeluargaan

    Secara singkat, untuk hukum ini sendiri menyangkut pada perihal masalah kekeluargaan. Diantaranya : hal perkawinan serta hubungan atau keterkaitan dalam hukum kekayaan dari pasangan suami istri tersebut, adanya hubungan antara orang tua dan juga anak. Dimana untuk hukum ini, mengatur jelas tentang :

    • Adanya keturunan – kekuasaan pada orang tua
    • Adanya perwalian yang berlaku – pendewasaan seseorang
    • Orang yang hilang – serta mengatur Curatele

    Hukum Mengenai Kekayaan

    Hukum ini masuk kedalam hukum perdata yang aktif hingga kini di jalankan dalam sistem bermasyarakat. Biasanya, hukum ini di gunakan atau di jalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang terjadi di lingkungan bermasyarakat. Hukum mengenai kekayaan ini, menganut beberapa asas sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    a) Asas Kepercayaan
    b) Asas Persamaan Hukum
    c) Asas Keseimbangan
    d) Asas Moral
    e) Asas Perlindungan
    f) Asas Kepatutan
    g) Asas Kepribadian

    Dimana pada tiap asas ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam setiap permasalahannya.

    Hukum yang berlaku inilah yang menjadi kunci keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya beberapa hukum yang memang sudah di atur oleh negara, membuat tiap-tiap warga merasa aman untuk meminta Hak Asasi nya pada hukum tersebut. Semoga saja dengan adanya artikel ini, membantu kalian mengetahui lebih lanjut mengenai hukum yang ada di Indonesia ya guys.

    Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia

  • wpadmin
  • Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan […]

    Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan juga Hukum Perdata sering sekali di gunakan dalam menegakan suatu keadilan yang berlaku pada UUD Negara Republik Indonesia. Tak ayal, jika negara kita ini menjadi salah satu negara hukum, yang berdasarkan pada UUD 1945.

    Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia - Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia

    Hukum ini sendiri di rancang memang untuk masyarakat, agar bisa mengontrol tingkah laku ataupun etika yang sewajarnya. Menjaga lisan, sopan santun serta tindak laku yang ditakutkan membahayakan sesama masyarakat ini memang sudah di atur dalam UUD 1945. Dimana ketika seseorang melnceng daripada perbuatannya tersebut, maka orang tersebut harus menghadapi hukum yang sesuai dengan kesalahan yang di buat. Kali ini, kita akan bahas sedikit Hukum Pidana serta Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini. yuk simak pembahasannya berikut ini.

    Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia

    Hukum sendiri memiliki arti yang sangat luas. Banyak sekali pengertian hukum dari beberapa Ahli yang berbeda-beda. Secara mendasar sekali hukum itu sendiri berarti sebuah peraturan mendasar yang di dasari oleh beberapa norma seperti (Norma Sosial, Norma Agama dan juga Hukum) yang memiliki sanksi berbeda pada tiap norma yang berlaku, dengan tujuan untuk mengatur suatu tingkah laku pada manusia dalam bermasyarakat, dalam bersikap adil, dalam bersikap tertib, agar terciptanya lingkungan yang harmonis serta sejahtera.

    Hukum Pidana

    Hukum ini merupakan bagian dari beberapa hukum publik yang berlaku. Hukum publik ini sendiri mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan juga hukum pidana itu sendiri. Dalam tatanan yang berlaku, di hukum pidana ini di bagi dalam dua bagian. Ada yang Materil serta Formil. Untuk yang materil sendiri hukum pidana ini di khusukan untuk mengatur pelau tindak pidana dan pidana yang nantinya akan di beri sebuah sanksi, dimana dalam hukum ini sudah teratur dalam undang-undang hukum pidana yaitu (KUHP). Sedangkan untuk yang formil sendiri, merupakan hukum pidana untuk mengatur jalannya pelaksanaan hukum pidana materil. Sebagaimana telah di tetapkan oleh UU No 8 Tahun 1981 , yang mengacu pada Hukum Acara Pidana KUHAP.

    Dalam hukum ini, biasa segali di gunakan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang bertujuan untuk menjerat oknum-oknum atau pelaku tindak pidana yang beredar di sekitar masyarakat sekitar. Dalam kasus yang sudah-sudah, pelaku tindak pidana ini atau yang melakukan kejahatan akan di masukan ke dalam Bui/Sel/Penjara agar menerima jera serta ada juga sanksi yang berat seperti Vonis mati oleh pihak pengadilan.

    Hukum Perdata

    Untuk hukum perdata ini sendiri, didasarkan pada beberapa prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dimana hukum ini mencakup prinsip sebagai berikut :

    • Mengikuti Ketuhanan Yang Maha Esa
    • Kecerdasan
    • Menjunjung Tinggi Dalam Urusan Kedaulatan Rkyat
    • Memiliki Aturan Hukum
    • Menjunjung Tinggi Yang Namanya HAM
    • Membuat Pengadilan Merdeka/Bbebas
    • Adanya Otonami Daerah
    • Keadilan Sosial Sebagai Penutup Prinsip

    Dalam hal ini pula, hukum perdata kita di dasarkan pada hukum perdata Belanda, yang sebagiannya merupakan bagian dari prinsip yang sudah kita beritahu barusan ya guys. Sama seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata juga di bagi dalam beberapa Hukum, yaitu : Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perikatan, Hukum Perorangan, dan juga Hukum Kekayaan. Hukum Perdata ini berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat atau antar penduduk lainnya, yang memang mengatur perkawinan, divorce,kematian hingga warisan seseorang di atur dalam hukum yang satu ini. sehingga nantinya memiliki suatu aturan dan juga tujuan yang jelas dalam permasalahan yang di hadapi.

    Nah , itu tadi 2 hukum yang memang lebih sering di pergunakan dalam mencari suatu keadilan bagi tiap masyarakatnya. Semoga, dengan artikel ini kalian bisa sedikit faham, bahwa dalam bernegara itu kita terikat dengan hukum yang berlaku.

    Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/revisi-undang-undang/" rel="tag">revisi undang-undang</a>
  • December 10, 2019
  • Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK […]

    udang undang - Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

    Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK ini dapat dipahami pula sebagai ketidak-seriusan DPR untuk memerkuat MK, baik secara kewenangan maupun kelembagaan. Tentunya kita mafhum, sebab semangat DPR untuk merivisi UUMK ialah semangat untuk membatasi kewenangan MK. Sebagai akibat banyaknya produk legislasi yang dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh MK, dalam lima tahun terakhir.

    Setelah memerhatikan kinerja dan keberadaan MK pada periode lima tahun pertama, ada beberapa hal subtasnsial yang mesti didesakkan dalam perubahan UUMK. Buku ini berisi rekomendai dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), atas rencana DPR dan Presiden untuk merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut: Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Keorganisasian Mahakamah Konstitusi, dan Pengawasan Hakim Konstitusi.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, naskah akademis dan rancangan undang-undang


    RUU ini lahir dari kegelisahan beberapa kalangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai landasan berdirinya Pengadilan Tipikor, karena menimbulkan dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan pemerintah diberika waktru 3 tahun untuk untuk membentuk agen sbobet landasan hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

    Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan


    Majelis hakim PN Jakarta Selatan 16 Februari 2006 memutus bebas Edward Cornelis William (ECW) Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan dalam perkara kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp160 milliar.
    Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

    Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang berperan menjaga dan menafsirkan konstitusi.

    Janji-Janji dan Program Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004
    Secara umum, program hukum semua calon pasangan presiden dan wakil Presiden yang disampaikan dalam kampanye mengangkat dan mengedepankan isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta perbaikan sistem hukum, baik secara materi maupun aparat pelaksananya.

    Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi pada akhirnya disepakati untuk dibentuk di Indonesia. Keputusan untuk membentuk lembaga itu didasari dari hasil amandemen terhadap Konstitusi Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Hukum dan Kuasa Konstitusi
    Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan kontrol kekuasaan yudikatif terhadap kekuasan legislatif dan eksekutif sebagai wujud adanya pembatasan kekuasaan serta sebagai penegasan terhadap negara hukum yang telah diakui dalam konstitusi

    Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara


    Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.

    Kasus Pelanggaran HAM Paling Terkenal di Indonesia

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/ham/" rel="tag">HAM</a>
  • October 23, 2019
  • Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Pada kenyataannya meskipun pemerintah telah menjamin hak-hak warganya, masih  sering terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Biasanya penyebab dari pelanggaran HAM di Indonesia karena terjadi gesekan yang menimbulkan konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk. Salah satu ciri dari HAM adalah […]

    pelanggaran ham - Kasus Pelanggaran HAM Paling Terkenal di Indonesia
    Aksi Kamisan yang dilakukan untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan dan menolak lupa.

    Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Pada kenyataannya meskipun pemerintah telah menjamin hak-hak warganya, masih  sering terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Biasanya penyebab dari pelanggaran HAM di Indonesia karena terjadi gesekan yang menimbulkan konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk.

    Salah satu ciri dari HAM adalah bersifat hakiki dan universal. Namun praktiknya masih belum sepenuhnya menghormati HAM. Masih kerap terjadi pelanggaran hak-hak warga negara baik internasional maupun di dalam negeri. Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain secara paksa. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama, mulai dari era setelah kemerdekaan, periode orde lama, periode orde baru dan juga setelah reformasi.

    Secara umum pelanggaran HAM di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, berikut ini merupakan daftar kasus pelanggaran HAM di Indonesia baik secara ringan atau berat.

    Peristiwa Trisakti

    Salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia yang paling sering disebut-sebut adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut presiden kedua RI yaitu Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 mahasiswa gugur dalam demonstrasi tersebut, diketahui tertembak dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka saat unjuk rasa.

    Kasus Pembunuhan Munir

    Contoh pelanggaran HAM di Indonesia berikutnya adalah kasus pembunuhan Munir. Pemilik nama lengkap Munir Said Thalib ini merupakan seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 7 September 2004 silam di dalam pesawat Garuda Indonesia saat dirinya sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab meninggalnya Munir masih belum diketahui secara pasti, namun banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ia tewas dengan cara diracun. Hingga saat ini belum ada titik temu mengenai kasus pelanggaran HAM ini.

    Kasus Pembunuhan Marsinah

    Pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsinah adalah seorang pekerja dan aktivis perempuan yang bekerja di PT Catur Putera Surya Porong. Berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Marsinah dan pekerja lainnya yang menuntut kepastian perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo, Marsinah yang membela hak-hak pekerja ditemukan meninggal dunia 5 hari kemudian. Ia ditemukan tewas di kawasan Hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi yang mengenaskan. Kasus Pelanggaran HAM ini juga belum dapat diselesaikan dan masih menjadi misteri hingga saat ini.

    Tragedi Semanggi I

    Peristiwa ini dilakukan sebagai aksi protes masyarakat kepada pelaksanaan serta agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan tanggal 13 November 1998 dan menuntut pembersihan orang-orang orde baru dari posisi pemerintahan serta militer. Setidaknya ada 5 korban yang gugur dalam peristiwa ini dan puluhan orang lainnya dinyatakan luka-luka.

    Tragedi Semanggi II

    Sama seperti sebelumnya, tragedi Semanggi II juga terjadi karena protes dan demonstrasi masyarakat sipil. Tragedi ini terjadi pada tanggal 24 September 1999, dengan selisih waktu hampir satu tahun dengan tragedi sebelumnya yakni November 1998. Dalam tragedi ini, kurang lebih 5 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.

    Peristiwa di Abepura, Papua

    Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terkenal juga terjadi di daerah Indonesia bagian Timur. Tragedi Abepura terjadi pada tahun 2003. Saat itu pelanggaran HAM yang dipicu oleh penyerangan Mapolsek Abepura. Setelah hal itu terjadi, penyisiran dilakukan secara brutal terhadap pelaku yang diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu contoh pelanggaran HAM di Papua.

    Penculikan Aktivis Pro Demokrasi

    Pelanggaran HAM ini terjadi karena adanya kasus penculikan aktivis yang pro terhadap demokrasi pada tahun 1997 dan 1998. Sekitar 23 aktivis diculik dan menghilang tanpa sebab. Diketahui bahkan ada yang sampai dibunuh. Hingga saat ini ada kurang lebih 13 aktivis yang masih tidak diketahui bagaimana nasibnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer.  Peristiwa ini menjadi contoh pelanggaran HAM di masa orde baru.