Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/revisi-undang-undang/" rel="tag">revisi undang-undang</a>
  • December 10, 2019
  • Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK ini dapat dipahami pula sebagai ketidak-seriusan DPR untuk memerkuat MK, baik secara kewenangan maupun kelembagaan. Tentunya kita mafhum, sebab semangat DPR untuk merivisi UUMK ialah semangat untuk membatasi kewenangan MK. Sebagai akibat banyaknya produk legislasi yang dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh MK, dalam lima tahun terakhir.

    Setelah memerhatikan kinerja dan keberadaan MK pada periode lima tahun pertama, ada beberapa hal subtasnsial yang mesti didesakkan dalam perubahan UUMK. Buku ini berisi rekomendai dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), atas rencana DPR dan Presiden untuk merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut: Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Keorganisasian Mahakamah Konstitusi, dan Pengawasan Hakim Konstitusi.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, naskah akademis dan rancangan undang-undang


    RUU ini lahir dari kegelisahan beberapa kalangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai landasan berdirinya Pengadilan Tipikor, karena menimbulkan dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan pemerintah diberika waktru 3 tahun untuk untuk membentuk agen sbobet landasan hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

    Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan


    Majelis hakim PN Jakarta Selatan 16 Februari 2006 memutus bebas Edward Cornelis William (ECW) Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan dalam perkara kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp160 milliar.
    Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

    Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang berperan menjaga dan menafsirkan konstitusi.

    Janji-Janji dan Program Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004
    Secara umum, program hukum semua calon pasangan presiden dan wakil Presiden yang disampaikan dalam kampanye mengangkat dan mengedepankan isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta perbaikan sistem hukum, baik secara materi maupun aparat pelaksananya.

    Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi pada akhirnya disepakati untuk dibentuk di Indonesia. Keputusan untuk membentuk lembaga itu didasari dari hasil amandemen terhadap Konstitusi Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Hukum dan Kuasa Konstitusi
    Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan kontrol kekuasaan yudikatif terhadap kekuasan legislatif dan eksekutif sebagai wujud adanya pembatasan kekuasaan serta sebagai penegasan terhadap negara hukum yang telah diakui dalam konstitusi

    Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara


    Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.