Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar

  • wpadmin
  • December 26, 2019
  • Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di […]

    Mengingat kita hidup di suatu negara, berarti kita juga terikat pada aturan yang telah di buat negara tersebut. Dilihat dari tindak laku yang diperbuat, hukum tersebut yang menjadi acuan sanksi yang akan di peroleh oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah di tetapkan pada UUD 1945 beserta KUHP yang berada, sanksi yang nantinya di berikan bisa berupa sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat berujung suatu vonis mati pada kesalahan yang di perbuat. Baru-baru ini, sudah terdengar sebagaimana pak Presiden mengutarakan bahwasannya, Presiden setuju adanya Hukuman Mati bagi pengedar narkoba yang ada di Indonesia. Karena, berpengaruh buruk terhadap lingkungan di sekitar sehingga hukuman inilah yang menjadi hukuman berat yang harus di lakukan oleh negara untuk para pelaku tersebut.

    Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar - Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar

    Dalam halnya, hukum-hukum Agama atau Sosial juga menjadi salah satu peran penting yang masih di jalankan hingga saat ini. di kehidupan bermasyarakat pun berbagai macam hukum sedang dijalankan dengan sebaik mungkin. Berikut ini, hukum-hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat kita.

    Hukum Mengenai Perkawinan

    Perkawinan atau pernikahan yang merupakan ikatan antara seorang lelaki dan juga seorang wanita yang memang sudah sah, memiliki tujuan untuk membangun suatu keluarga bahagia yang sakinah, mawadah dan juga warohmah menjadi satu rumah tangga yang harmonis. Dalam UU No 1 tahun 1974 berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang perempuan, menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal yang memang di dasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana ada syarat yang harus di ikuti seperti :

    • Harus di lakukan sesuai hukum dan juga kepercayaannya.
    • Harus di setujui oleh keduanya.
    • Adanya batasan umur sang pria minimal 20 tahun dan wanita 17 tahun.

    Adapun yang mengatur dalam beberpa hal lainnya seperti :

    • Adanya Divorce.
    • Hak dan kewajiban dari suami istri.
    • Pembatalan perkawinan.
    • Perjanjian perkawinan dan percampuran kekayaan.

    Hukum Mengenai Hak Waris

    Dimana dalam hal ini, hukum bertindak untuk mengatur yang namanya peninggalan dari harta seseorang di karenakan orang tersebut sudah meninggal dunia. Biasanya hak ini akan di berikan kepada keluarga dari yang di tinggalkan atau juga memang sudah di tetapkan sebelum meninggal di donasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hukum waris yang berlaku ada 3 yaitu : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan juga Hukum Waris Perdata. Biasnaya hukum-hukum waris yang berlaku ini mencakup beberapa hal, seperti ; Hak yang memang mewarisi menurut UUD, bisa menerima bahkan menolak warisan link alternatif sbobet tersebut, perihal pembagian dalam warisan, perihal wasiat yang di berikan sebelumnya, adanya harta yang tidak terurus dll.

    Hukum Mengenai Kekeluargaan

    Secara singkat, untuk hukum ini sendiri menyangkut pada perihal masalah kekeluargaan. Diantaranya : hal perkawinan serta hubungan atau keterkaitan dalam hukum kekayaan dari pasangan suami istri tersebut, adanya hubungan antara orang tua dan juga anak. Dimana untuk hukum ini, mengatur jelas tentang :

    • Adanya keturunan – kekuasaan pada orang tua
    • Adanya perwalian yang berlaku – pendewasaan seseorang
    • Orang yang hilang – serta mengatur Curatele

    Hukum Mengenai Kekayaan

    Hukum ini masuk kedalam hukum perdata yang aktif hingga kini di jalankan dalam sistem bermasyarakat. Biasanya, hukum ini di gunakan atau di jalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang terjadi di lingkungan bermasyarakat. Hukum mengenai kekayaan ini, menganut beberapa asas sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    a) Asas Kepercayaan
    b) Asas Persamaan Hukum
    c) Asas Keseimbangan
    d) Asas Moral
    e) Asas Perlindungan
    f) Asas Kepatutan
    g) Asas Kepribadian

    Dimana pada tiap asas ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam setiap permasalahannya.

    Hukum yang berlaku inilah yang menjadi kunci keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya beberapa hukum yang memang sudah di atur oleh negara, membuat tiap-tiap warga merasa aman untuk meminta Hak Asasi nya pada hukum tersebut. Semoga saja dengan adanya artikel ini, membantu kalian mengetahui lebih lanjut mengenai hukum yang ada di Indonesia ya guys.

    Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia

  • wpadmin
  • Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan […]

    Setiap negara memiliki yang namanya suatu peraturan, dimana peraturan tersebut sudah di tetapkan berdasarkan UU yang berjalan pada negara tersebut yang di landasi oleh beberapa hukum yang berjalan di sana. Tiap-tiap negara akan membuat suatu hukum bagi warganya yang tinggal di wilayah tersebut tergantung daripada kesalahan yang mereka pebuat. Di indonesia sendiri Hukum Pidana dan juga Hukum Perdata sering sekali di gunakan dalam menegakan suatu keadilan yang berlaku pada UUD Negara Republik Indonesia. Tak ayal, jika negara kita ini menjadi salah satu negara hukum, yang berdasarkan pada UUD 1945.

    Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia - Mengenal 2 Hukum Yang Erat Dengan Indonesia

    Hukum ini sendiri di rancang memang untuk masyarakat, agar bisa mengontrol tingkah laku ataupun etika yang sewajarnya. Menjaga lisan, sopan santun serta tindak laku yang ditakutkan membahayakan sesama masyarakat ini memang sudah di atur dalam UUD 1945. Dimana ketika seseorang melnceng daripada perbuatannya tersebut, maka orang tersebut harus menghadapi hukum yang sesuai dengan kesalahan yang di buat. Kali ini, kita akan bahas sedikit Hukum Pidana serta Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini. yuk simak pembahasannya berikut ini.

    Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia

    Hukum sendiri memiliki arti yang sangat luas. Banyak sekali pengertian hukum dari beberapa Ahli yang berbeda-beda. Secara mendasar sekali hukum itu sendiri berarti sebuah peraturan mendasar yang di dasari oleh beberapa norma seperti (Norma Sosial, Norma Agama dan juga Hukum) yang memiliki sanksi berbeda pada tiap norma yang berlaku, dengan tujuan untuk mengatur suatu tingkah laku pada manusia dalam bermasyarakat, dalam bersikap adil, dalam bersikap tertib, agar terciptanya lingkungan yang harmonis serta sejahtera.

    Hukum Pidana

    Hukum ini merupakan bagian dari beberapa hukum publik yang berlaku. Hukum publik ini sendiri mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan juga hukum pidana itu sendiri. Dalam tatanan yang berlaku, di hukum pidana ini di bagi dalam dua bagian. Ada yang Materil serta Formil. Untuk yang materil sendiri hukum pidana ini di khusukan untuk mengatur pelau tindak pidana dan pidana yang nantinya akan di beri sebuah sanksi, dimana dalam hukum ini sudah teratur dalam undang-undang hukum pidana yaitu (KUHP). Sedangkan untuk yang formil sendiri, merupakan hukum pidana untuk mengatur jalannya pelaksanaan hukum pidana materil. Sebagaimana telah di tetapkan oleh UU No 8 Tahun 1981 , yang mengacu pada Hukum Acara Pidana KUHAP.

    Dalam hukum ini, biasa segali di gunakan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang bertujuan untuk menjerat oknum-oknum atau pelaku tindak pidana yang beredar di sekitar masyarakat sekitar. Dalam kasus yang sudah-sudah, pelaku tindak pidana ini atau yang melakukan kejahatan akan di masukan ke dalam Bui/Sel/Penjara agar menerima jera serta ada juga sanksi yang berat seperti Vonis mati oleh pihak pengadilan.

    Hukum Perdata

    Untuk hukum perdata ini sendiri, didasarkan pada beberapa prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Dimana hukum ini mencakup prinsip sebagai berikut :

    • Mengikuti Ketuhanan Yang Maha Esa
    • Kecerdasan
    • Menjunjung Tinggi Dalam Urusan Kedaulatan Rkyat
    • Memiliki Aturan Hukum
    • Menjunjung Tinggi Yang Namanya HAM
    • Membuat Pengadilan Merdeka/Bbebas
    • Adanya Otonami Daerah
    • Keadilan Sosial Sebagai Penutup Prinsip

    Dalam hal ini pula, hukum perdata kita di dasarkan pada hukum perdata Belanda, yang sebagiannya merupakan bagian dari prinsip yang sudah kita beritahu barusan ya guys. Sama seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata juga di bagi dalam beberapa Hukum, yaitu : Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perikatan, Hukum Perorangan, dan juga Hukum Kekayaan. Hukum Perdata ini berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat atau antar penduduk lainnya, yang memang mengatur perkawinan, divorce,kematian hingga warisan seseorang di atur dalam hukum yang satu ini. sehingga nantinya memiliki suatu aturan dan juga tujuan yang jelas dalam permasalahan yang di hadapi.

    Nah , itu tadi 2 hukum yang memang lebih sering di pergunakan dalam mencari suatu keadilan bagi tiap masyarakatnya. Semoga, dengan artikel ini kalian bisa sedikit faham, bahwa dalam bernegara itu kita terikat dengan hukum yang berlaku.

    Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

  • wpadmin
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/revisi-undang-undang/" rel="tag">revisi undang-undang</a>
  • December 10, 2019
  • Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK […]

    udang undang - Tentang Revisi Undang-Undang Keadilan

    Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi bilamana melihat RUU serta DIM yang telah disusun oleh DPR bersama Pemerintah, ada beberapa permasalahan yang patut dikhawatirkan. Karena sejumlah perubahan tersebut justru diprediksi akan berakibat pada centang-perenangnya kondisi MK ke depan. Ketidak-komprehensipan revisi UUMK ini dapat dipahami pula sebagai ketidak-seriusan DPR untuk memerkuat MK, baik secara kewenangan maupun kelembagaan. Tentunya kita mafhum, sebab semangat DPR untuk merivisi UUMK ialah semangat untuk membatasi kewenangan MK. Sebagai akibat banyaknya produk legislasi yang dibatalkan kekuatan mengikatnya oleh MK, dalam lima tahun terakhir.

    Setelah memerhatikan kinerja dan keberadaan MK pada periode lima tahun pertama, ada beberapa hal subtasnsial yang mesti didesakkan dalam perubahan UUMK. Buku ini berisi rekomendai dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), atas rencana DPR dan Presiden untuk merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut: Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Keorganisasian Mahakamah Konstitusi, dan Pengawasan Hakim Konstitusi.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, naskah akademis dan rancangan undang-undang


    RUU ini lahir dari kegelisahan beberapa kalangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai landasan berdirinya Pengadilan Tipikor, karena menimbulkan dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan pemerintah diberika waktru 3 tahun untuk untuk membentuk agen sbobet landasan hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

    Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan


    Majelis hakim PN Jakarta Selatan 16 Februari 2006 memutus bebas Edward Cornelis William (ECW) Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan dalam perkara kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp160 milliar.
    Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

    Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang berperan menjaga dan menafsirkan konstitusi.

    Janji-Janji dan Program Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004
    Secara umum, program hukum semua calon pasangan presiden dan wakil Presiden yang disampaikan dalam kampanye mengangkat dan mengedepankan isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta perbaikan sistem hukum, baik secara materi maupun aparat pelaksananya.

    Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi
    Mahkamah Konstitusi pada akhirnya disepakati untuk dibentuk di Indonesia. Keputusan untuk membentuk lembaga itu didasari dari hasil amandemen terhadap Konstitusi Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Hukum dan Kuasa Konstitusi
    Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan kontrol kekuasaan yudikatif terhadap kekuasan legislatif dan eksekutif sebagai wujud adanya pembatasan kekuasaan serta sebagai penegasan terhadap negara hukum yang telah diakui dalam konstitusi

    Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara


    Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat negara, selain untuk menjalankan fungsi negara juga fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini harus membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara.