Negara hukum, Indonesia

  • wpadmin
  • January 20, 2020
  • Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya. Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan […]

    Negara yang mempunyai berbagai hukum salah satu nya ialah Indonesia, Indonesia menganut berbagai hukum-hukum yang berlaku dan dilakukan jika banyaknya pelanggar-pelanggar hukum. Sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi dan terus menaik kian tahunnya.

    Negara hukum Indonesia - Negara hukum, Indonesia

    Negara hukum biasanya memiliki pengertian-pengertian, ciri serta struktur-struktur yang memberlakukan sebuah hukum dan tidakan-tindakan yang akan di lakukan. Nah, jika kamu ingin mengetahui dan memahaminya, simak artikel berikut ini!

    Pengertian negara hukum

    Menurut pengertian, Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum-hukum yang menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya yang dimana keadilan tersebut merupakan salah satu syarat agar tercapainya kebahagiaan hidup bagi setiap warga negaranya. Serta, sifat keadilan itu sangat perlu diajarkan rasa asusila kepada setiap manusia agar dapat mencapai sebuah warga negara yang baik dan dapat menimbulkan sebuah bangsa yang baik pula. Negara hukum itu sangat bersandar kepada keyakinan-keyakinan bahwa kekuasaan negara itu harus dijalankan atas dasar hukum yang baik, adil, dan memberikan efek jera kepada pelanggar-pelanggarnya. Didalam negara hukum biasa terdapat dua unsur, ialah hubungan bagi yang memerintah dan bagi yang diperintah tidak berdasarkan suatu kekuasasaan melainkan dengan suatu norma yang bersifat objektif, yang juga mengikat bagi pihak yang memerintah. Serta, norma objektif yang diberlakukan itu harus memenuhi syarat-syarat bahwa tidak hanya secara formal tetapi juga dapat dipertahankan dengan berhadapannya dengan idea-idea hukum.

    Setiap hukum menjadi landasan-landasan serta tindakan-tindakan bagi setiap negara. Ada empat mengapa negara-negara harus menyelenggarakan dan menajalankan tugas-tugasnya berdasarkan hukum, ialah:

    1. Demi kepastian sebuah hukum
    2. Tuntutan perlakuan yang harus sama
    3. Legitimasi dalam sebuha demokrasi
    4. Tuntuan dalam akal budi

    Negara hukum ialah merupakan alat-alat negara yang mempergunakan suatu kekuasaannya hanya sejauh hukum-hukum yang berlaku dan dengan cara ditentukannya dalam hukum itu sendiri. Dalam sebuah negara hukum, tujuan suatu perkara dalam permasalahan ada;ah agar dijatuhinya putusan-putusan sesuai dengan kebenaran yang diberlakukan. Tujuan suatu perkara dalam permasalahan ialah untuk memastikannya kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan-pembelaan ataupun bantuan hukum.

    Unsur-unsur negara hukum

    Dibawah ini merupakan beberapa unsur-unsur negara hukum, antara lain:

    1. Hak dasar manusia sangat dihargai sesuai dengan harkan serta martabatnya sebagai manusia.
    2. Adanya pemisahan-pemisahan atau pembagian-pembagian kekuasaan sekalipun utnuk menjamin hak-hak nya.
    3. Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan dengan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan.
    4. Hadirnya sebuah peradilan administrasi dalam setiap perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.

    Ciri-ciri negara hukum

    Dibawah ini ialah beberapa ciri-ciri adanya sebuah negara hukum, ialah:

    1. Kekuasaan akan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
    2. Pekerjaan dalam sebuah negara akan berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang bersifat efektif.
    3. Berdasarkan dengan sebuah undang-undang yang telah menjaminnya HAM.
    4. Menuntut dengan adanya pembagian-pembagian kekuasaan.

    Konsep-konsep dalam sebuah negara hukum

    Dibawah ini, merupakan beberapa konsep-konsep yang terjadi didalam sebuah negara hukum, ialah:

    1. Konsep sebuah hukum ialah sebuah konsep yang harus menempatkan hukum sebagai sumber dari kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
    2. Konsep-konsep ini telah dikenal sejak zaman yunani kuno, oleh plato dengan norma-norma yang kemudian dikembangkan menjadi Nomokrasi (permerintahan yang dilakukan oleh hukum) yang dimana tujuannya adalah menempatkan hukum menjadi pembatas kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa.
    3. Konsep ini ialah merupakan konsep kedaulatan di sebuah negara (machstaat) yang menempatkan kedaulatan-kedaulatan tertinggi yang dimana berlaku dan berada di tangan para penyelenggara negara.

    Prinsip-prinsip dalam negara hukum

    Adapun sebuah prinsip-prinsip dalam negara hukum harus diberlakukan. Beberapa prinsip-prinsip dalam negara hukum ialah:

    1. Perlindungan hak-hak asasi pada setiap manusia disebuah negara hukum.
    2. Pembagian-pembagian kekuasaan yang akan diberlakukan.
    3. Pemerintahan yang diberlakukan berdasarkan dengan adanya perundang-undangan.
    4. Peradilan terhadap setiap Tata Usaha Negara

    Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat)

    Didalam sebuah negara hukum yang berlaku, harus bersifat demokratis.sebagaimana didalam negara huku, demokratis ini harus dijamin dengan adanya para penyelenggara-penyelenggara berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diadakannya sifat demokratis, sebuah negara hukum bukan lagi negara hukum yang bersifat absolut, tetapi bersifat hukum yang demokratis.

    Nah,itu dia beberapa komponen-komponen yang diharuskan dalam sebuah negara hukum. sebuah negara hukum harus mempunyai landasan-landasan yang akan berlaku bagi setiap masyarakatnya. dan landasan-landasan itu pula harus mempunyai sebuah norma-norma yang berlaku dan juga sebuah didikan-didikan yang mengharuskan setiap warga negaranya hal-hal yang positif, agar angka kriminalitas di Indonesia tidak meningkat kian tahunnya. Semoga artikel ini bermanfaat!

    Pengertian serta bidang dan sistem hukum

  • wpadmin
  • Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan […]

    Hukum merupakan salah satu sistem yang terdapat di berbagai tempat. Jika kamu sedang bersekolah, maka di sekolah mu pasti akan ada hukum-hukum bagi pelanggarnya. Ataupun jika kamu sedang bekerja, maka pasti kamu akan menemukan hukum-hukum yang berlaku untuk para pelanggarnya. Hukum-hukum tidak akan di hilangkan di berbagai tempat. Karena, jika hukum yang berlaku di hilangkan maka akan terjaid kericuhan, kerusuhan, serta berbagai hal-hal negatif yang akan terjadi. Sehingga, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Pada dasarnya, hukum adalah sistem yang paling penting didalam kehidupan yang dimana pelaksanaannya serta serangkaian-serangkaiannya mempunyai kekuatan Institusional.

    Pengertian serta bidang dan sistem hukum - Pengertian serta bidang dan sistem hukum

    Dalam bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan politik, ataupun ekonomi terhadap masyarakat sekalipun dalam berbagai cara serta bertindak sebagai perantara hubungan sosial utama antara masyarakat terhadap perilaku kriminilasasi dalam sebuah hukun pidana. Hukum-hukum pidana berupayakan bagaimana suatu keadaan bisa menuntut hukum konstitusi yang dapat memberikan kerangka bagi para pencipta hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan bisa memperluas kekuasaan politik. Namun, tahukah kamu bahwa bidang-bidang hukum terdapat berbagai macam didalamnya? Mau tahu apa saja? Yuk, simak artikel berikut ini.

    Bidang hukum

    Didalam hukum, hukum-hukum terdapat berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum Internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, serta hukum lingkunga.

    Hukum pidana

    Hukum pidana yang satu ini salah satu ranah hukum publik. Hukum pidana memiliki pengertian hukum yang akan mengatur hubungan antara sebuah subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang di haruskan dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat berakibatnya diterapkan sanksi berupa pemindahan ataupun denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana ini sangat sering terjadi terutama Indonesia akibat angka kriminalitas yang sangat tinggi dan kian meningkat.

    Hukum perdata

    Hukum perdata ini merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur sebuah hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran-saluran tertentu. Hukum perdata ini juga bisa disebut sebagai hukum yang privat atau hukum sipil. Hukum ini biasanya digunakan dalam berbagai pelanggaran utang-menghutang dan dibawa ke dalam kerana hukum, dan jadilah hukum perdata. Seperti contoh hukum perdata ialah, menjual-beli rumah ataupun kendaraan.

    Hukum acara

    Hukum acara ini termasuk kedalam hukum bersifat substantif, atau sering disebut dengan hukum formal. Hukum acara ini merupakan ketentuan yang dapat mengatur bagaimana dan siapa yang akan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran-pelanggaran hukum substantif. Tanpa adanya hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum substantif ini akan mengalami kesulitan menegakkannya hukum substantif. Untuk menegakkan suatu ketentuan hukum pidana substantif adalah hukum acara pidana yang harus diperlukan, untuk hukum substantif sipil, maka ada hukum sebuah hukum perdata.

    Hukum adat/kebiasaan

    Secara bahasa, hukum adat atau hukum kebiasaan ini sudah dibagi menjadi dua kata, yakni hukum dan adat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini, hukum adat atau kebiasaan ialah aturan-aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Didalam berbagai desa atau daerah-daerah terpencil, beberapa masih menggunakan hukum adat dan kebiasaan ini. Serta, bagi daerah yang masih mengikuti hukum adat biasanya, mempunyai aturan-aturan serta sanksi-sanksi tertentu bagi para pelanggarnya. Jika berlakunya sebuah sistem hukum adat dalam petugas hukum biasanya, mengenai keputusan-keputusan kepala desa atau kepala adat, ataupun keputusan kumpulan masyarakat daerha tertentu. Yang dimaksud dengan putusan ataupun penetapan ialah sebuah perbuatan atau penolakan perbuatan (non-action) dari pihak-pihak petugas hukum dengan tujuan salah satunya, memelihara ataupun menegakkan hukum. Maka dari itu, seorang penyelidik hukum dalah sebuah adat haruslah melakukan research-research tentang putusan-putusan petugas hukum, selain itu juga kita harus menyelidiki sebuah kenyataan sosial (social reality) yang merupakan dasar bagi para petugas-petugas hukum.  

    Hukum agama

    Sistem hukum agama biasanya dilakukan dengan berbagai agama yang tercipta. Didalam sistem hukum agama, biasanya diciptakan dengan agama masing-masing terutama bagi penganutnya. Sistem hukum agama biasanya terdapat didalam sebuah kitab suci yang diyakini dan dianut. Ketentuan-ketentuan dalam sebuah hukum agam ini pun mempunyai banyak dan bermacam-macam. Aturan-aturan hukum agama secara mutlak diharuskan oleh para penganutnya. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda, namun secara umum kebaktian serta ketaatan adalah hal yang selalu di ajarkan oleh para manusia di bumi.

    Nah,itulah berbagai sistem hukum didalam bidangnya masing-masing, semoga artikel ini dapat membantu mu dan bermanfaat!