Indonesia dan Undang-undang KUHP

  • Amelia Robertson
  • Tagged <a href="https://kupit-cheki.org/tag/hukum/" rel="tag">hukum</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/rkuhp/" rel="tag">rkuhp</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/undang-undang-kuhp/" rel="tag">undang undang kuhp</a>, <a href="https://kupit-cheki.org/tag/uu-kuhp/" rel="tag">uu kuhp</a>
  • October 23, 2019
  • Masyarakat akan terus mengawal prosesnya sehingga tidak akan ada ‘kecolongan’.
    (Source: www.pexels.com)

    Beberapa bulan terakhir, banyak sekali terjadi aksi demonstrasi yang berkaitan dengan undang-undang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga para siswa STM, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Demonstrasi ini didasari oleh rancangan undang-undang yang mengandung banyak hal kontroversial. Beberapa di antaranya adalah undang-undangan mengenai hubungan intim, aborsi, dan penistaan agama.

    Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KUHP, simak tulisan berikut.

    Rancangan Undang-undang Telah Berjalan Hampir Satu Dekade

    Rancangan undang-undang pidana Indonesia tersebut merupakan sebuah rangkaian usulan perubahan terhadap KUHP yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, KUHP tersebut berasal dari zaman ketika Belanda masih menjajah Indonesia.

    Pembuatan rancangan undang-undang tersebut telah berjalan hampir selama satu dekade. Akan tetapi, rancangan tersebut baru saja selesai dibahas di tahun 2019 dan seharusnya sudah ditetapkan oleh DPR pada tanggal 15 September lalu. Selain itu, DPR juga seharusnya sudah melakukan pemungutan suara terhadap rancangan tersebut pada tanggal 10 September. Akan tetapi, baik pemungutan suara maupun penetapan rancangan KUHP kembali ditunda karena adanya keributan massal yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

    Banyak Elemen Masyarakat Yang Tidak Senang Akan RKUHP

    Apabila diresmikan, maka hukum pidana yang baru tersebut akan membuat sebuah perubahan besar yang signifikan yang nantinya dapat mengancam berbagai kebebasan sipil. Kemudian, setidaknya terdapat lebih dari 18 pasal yang masih bermasalah dalam undang-undang tersebut.

    Aksi demonstrasi besar-besaran yang digaungkan hampir diseluruh Indonesia merupakan protes yang dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa apabila pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut, mereka akan memilik hak untuk meregulasi kehidupan pribadi masyarakatnya dan juga mengurus urusan moralitas setiap individu. Hal tersebut dianggap sangat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.

    Mengenai pasal-pasal yang masih bermasalah tersebut, di antaranya adalah pasal mengenai pelarangan hubungan intim di luar nikah. Menurut para aktivis, pasal ini hanya akan mengkriminalisasi homoseksualitas dan kegiatan tinggal bersama bagi mereka yang belum menikah. Selanjutnya, undang-undang ini juga memilki pembahasan baru mengenai edukasi seks dan diskusi soal alat kontrasepsi, dan juga hukuman penjara selama 4 tahun bagi mereka yang melakukan aborsi ilegal.

    Rancangan undang-undang yang masih sangat ambigu ini dikhawatirkan akan disalah gunakan untuk mengesahkan ratusan hukum syariah yang dipandang sangat diskriminatif. Selain itu, rancangan ini juga akan memperluas undang-undang mengenai penistaan. Padahal undang-undang tersebut telah terbukti sangatlah kontroversal. Sebab, terdapat beberapa masyarakat yang menggunakannya untuk mengadili agama minoritas, dan juga kepada mereka yang dipandang sebagai ‘melontarkan penghinaan’ terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang tersebut dapat mengancam kebebasan pers dalam mengkritik kerja pemerintahan. Kemudian, pasal lain yang kontroversial juga mengenai pemidanaan praktik dukun dan organisasi yang berhubungan dengan Marxist-Leninist.

    Para Wisatawan Asing Juga Akan Kena Dampaknya

    Banyaknya kunjungan para wisatawan asing ke Indonesia merupakan salah satu pemasukan terbesar negara. Apabila rancangan undang-undang ‘ngawur’ ini disahkan, maka wisatawan asing yang datang ke Indonesia akan berkurang. Kemudian, pendapatan sektor pariwisata juga akan melemah.

    Bahkan, pemerintah Australia mengunggah sebuah saran kepada mereka yang memiliki rencana untuk berkunjung, atau yang sudah tinggal di Indonesia, bahwa mereka juga akan terkena dampak RKUHP. Tidak hanya akan terkena hukuman penjara, tetap mungkin juga akan terkena denda. Bahkan, menurut pemerintahan Australia, beberapa hukuman tersebut terlihat sangat keras dibandingkan dengan standar mereka.

    Lalu, Bagaimana Tanggapan Pemerintah Akan Krisis Tersebut?

    Hingga satu pekan setelah jadwal KUHP yang seharusnya sudah disahkan, Presiden Jokowi akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa beliau telah memerintahkan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Menurutnya, masih banyak pasal yang harus dirundingkan kembali melalui aspirasi yang telah disuarakan oleh masyarakat.

    Meski begitu, masih banyak masyarakat yang khawatir akan DPR yang masih akan berusaha untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Maka dari itu, sepanjang massa rundingan DPR mengenai RKUHP, masyarakat akan terus mengawal prosesnya sehingga tidak akan ada ‘kecolongan’.